Oleh : Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
DetikSR.id Jakarta – Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan 40.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) beroperasi dari sasaran nasional sekitar 83.000 koperasi di desa dan kelurahan. Per 29 September 2026 pembangunan fisik gedung seratus persen telah mencapai 26.469 unit dan yang telah mulai operasional sebanyak 1.068 unit.
Saat ini sembari mengejar target pembangunan fisik gedung, KDKMP telah memasuki fase yang jauh lebih menentukan keberhasilan, yaitu tahap inkubasi yang untuj mendorong proses operasionalisasi layanan dan pembentukan daya dukung ekosistem bisnis.
Untuk memberikan daya dukung organisasi, Pemerintah baru saja menerbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Manajer KDKMP juga telah direkrut.
Membaca substansi Perpres, salah satu hal yang penting adalah pelibatan berbagai institusi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama PT Agrinas Pangan Nusantara yang memperoleh peran strategis dalam membantu membangun dan mengoperasikan dan membentuk ekosistem KDKMP hingga dua tahun.
Tanggung jawab Agrinas Pangan tersebut mencakup kesiapan operasional, pengelolaan rantai pasok, pengadaan dan distribusi barang, pengembangan sistem manajemen, pendampingan sumber daya manusia, digitalisasi transaksi, serta penghubungan KDKMP dengan produsen dan pasar.
Mengingat KDKMP adalah lembaga otonom milik masyarakat, maka PT Agrinas Pangan Nusantara dengan demikian harus ditempatkan sebagai penggerak operasional awal yang memastikan KDKMP segera menjalankan kegiatan ekonomi secara nyata. Namun, peran tersebut harus sejak awal diarahkan untuk membangun kapasitas dan kemandirian koperasi, bukan menggantikan kepemilikan, pengambilan keputusan, dan kontrol anggota secara demokratis.
Masa pendampingan dua tahun harus sekaligus menjadi proses deofisialisasi, yaitu proses pelepasan ketergantungan terhadap intervensi pemerintah menuju koperasi yang mandiri, otonom, profesional, transparan, dan demokratis.
Untuk itu, indikator keberhasilannya adalah jumlah anggota aktif, volume dan nilai transaksi, tingkat pemanfaatan fasilitas, keterhubungan dengan produsen lokal, kualitas pelayanan, kesehatan keuangan, serta manfaat ekonomi yang diterima anggota. Peran PT Agrinas Pangan Nusantara selama masa pendampingan dua tahun menjadi penting untuk memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar berubah menjadi simpul kegiatan ekonomi KDKMP.
Periode 2 tahun inkubasi tersebut perlu diperlakukan sebagai masa transisi yang memiliki arah dan ukuran keberhasilan yang jelas. Dua tahun tidak boleh menjadi periode ketika KDKMP bergantung pada operator eksternal, melainkan kesempatan untuk memindahkan secara bertahap kapasitas pengelolaan kepada koperasi dan anggotanya. Peta jalan aktivasi karena itu dapat dibagi ke dalam empat tahap.
Tahap pertama, bulan 0–6: aktivasi dan pembentukan basis ekonomi. Fokus awal adalah memastikan KDKMP benar-benar mulai beroperasi. Manajemen harus terbentuk, anggota aktif dipetakan, kebutuhan ekonomi masyarakat diidentifikasi, potensi produksi desa dipetakan, sistem akuntansi dan digitalisasi transaksi diterapkan, serta unit usaha prioritas ditentukan berdasarkan kebutuhan nyata anggota.
Pada tahap ini PT Agrinas Pangan Nusantara dan BUMN terkait dapat mengambil peran pendampingan yang relatif intensif dalam rantai pasok, logistik, sistem manajemen, teknologi, dan pembukaan akses pasar. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar gerai dibuka, tetapi sudah berlangsung transaksi rutin dan mulai terbentuk basis anggota yang aktif.
Tahap kedua, bulan 7–12: konsolidasi usaha dan keanggotaan. Setelah transaksi dasar terbentuk, fokus bergeser pada peningkatan partisipasi anggota dan penguatan skala ekonomi. KDKMP mulai mengonsolidasikan pembelian kebutuhan anggota, mengagregasi produk warga, membangun hubungan dengan warung, kelompok tani, nelayan, peternak, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal.
Pada tahap ini harus mulai terlihat apakah KDKMP benar-benar menciptakan efisiensi, meningkatkan daya tawar, memperpendek rantai distribusi, dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi anggota. Transparansi laporan usaha dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan juga harus semakin kuat.
Tahap ketiga, bulan 13–18: integrasi ekosistem dan transfer kapasitas. Pada fase ini KDKMP tidak lagi cukup berfungsi sebagai unit usaha individual, tetapi harus mulai terhubung dalam jaringan ekonomi yang lebih luas. Integrasi antarkoperasi, BUMN, lembaga pembiayaan, produsen, distributor, pemerintah daerah, dan pasar perlu diperkuat.
Bersamaan dengan itu, fungsi-fungsi yang pada tahun pertama masih banyak dibantu PT Agrinas Pangan Nusantara harus mulai dialihkan kepada manajemen KDKMP. Transfer pengetahuan, sistem, jaringan pemasok, pengelolaan logistik, pengendalian keuangan, dan akses pasar menjadi agenda utama. Keberhasilan tahap ini ditandai oleh semakin kecilnya ketergantungan operasional koperasi kepada pihak eksternal.
Tahap keempat, bulan 19–24: deofisialisasi dan kemandirian. Enam bulan terakhir harus menjadi periode pengujian kemandirian. Pengurus, manajemen, dan anggota harus mampu menjalankan kegiatan usaha, mengambil keputusan, mengendalikan keuangan, mengelola rantai pasok, serta mengembangkan pasar secara mandiri.
Peran PT Agrinas Pangan Nusantara secara bertahap bergeser dari operator dan pendamping intensif menjadi fasilitator dan penghubung ekosistem. Pada akhir periode dua tahun perlu dilakukan evaluasi untuk menentukan tingkat kesehatan dan kemandirian setiap KDKMP.
Peta jalan tersebut juga memerlukan indikator yang terukur. Setidaknya terdapat empat kelompok indikator: partisipasi, yang mencakup jumlah dan proporsi anggota aktif; usaha, yang mencakup volume transaksi/omzet, benefit, dan kesehatan keuangan; dampak ekonomi, yang mengukur efisiensi harga, peningkatan akses pasar, nilai tambah yang dinikmati anggota, serta keterhubungan dengan ekonomi lokal; dan kemandirian kelembagaan, yang mengukur kemampuan KDKMP menjalankan manajemen, teknologi, rantai pasok, pembiayaan, serta pengawasan tanpa ketergantungan operasional kepada pihak eksternal.
Dengan kerangka tersebut, dua tahun pendampingan mempunyai titik akhir yang jelas: KDKMP yang mampu berdiri sebagai perusahaan milik anggota, bukan unit usaha yang terus-menerus digerakkan pemerintah. Prinsipnya sederhana, pada awal periode, intervensi dan pendampingan dapat tinggi karena kapasitas koperasi masih rendah. Seiring waktu, kapasitas koperasi harus meningkat dan intervensi eksternal menurun. Pada akhir tahun kedua, pusat kendali ekonomi harus sepenuhnya berada pada koperasi dan anggotanya. yang dikelola secara demokratis.(*/Red/gd)
