DetikSR.id Jakarta – Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP) Syafrudin Budiman, SIP meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak hanya mengeluarkan PJS Bupati di daerah yang calon petahana atau incumben-nya maju sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada). Seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur.
Padahal kata pria yang disapa Gus Din ini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/9/2024) mengatakan, ada baiknya PJS Bupati dilakukan di Kabupaten/Kota yang istri dan adik kandung nya maju sebagai Cakada.
Hal ini seperti di Kabupaten Pesawaran istri petahana maju sebagai Cakada dan di Kabupaten Way Kanan adik kandung Bupati berpasangan dengan petahana Wakil Bupati Way Kanan.
“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian harus melakukan PJS Bupati Kabupaten Pesawaran dan Way Kanan yang keluarganya maju Pilkada 2024. Jika tidak dilakukan, dimungkinkan akan ada upaya penyalahgunaan jabatan untuk memenangkan kandidat yang masih ada hubungan keluarga,” terang Gus Din.
Pengamat Politik lulusan FISIPOL Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini juga menjelaskan, Kepala Daerah yang masih ada hubungan darah ini, akan ada konflik interes dan sama saja seperti calon petahana maju di daerahnya
“Mendagri harus berlaku adil demi Pilkada 2024 yang jujur dan adil. Sama saja jika istri atau adik bupati maju kepala daerah, sebab mereka (red-keluarga Bupati) bisa menggunakan fasilitas-fasilitas Pemerintah Daerah. Apalagi ini bisa mengerahkan ASN, Lurah/Kepala Desa dan Tenaga Honorer untuk memenangkan keluarganya,” kritik Gus Din yang juga Kornas Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) ini. (red)
