DetikSR.id Jakarta, – Laporan terbaru dari SETARA Institute mengenai Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 telah dirilis, menyoroti perkembangan dan tantangan dalam pengelolaan keberagaman di kota-kota Indonesia. Ini adalah publikasi kedelapan sejak IKT pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, dan bertujuan untuk mempromosikan praktik baik toleransi di seluruh negeri.Selasa (27/5/2025).
IKT mengukur kinerja kota dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Laporan ini menggabungkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang inklusif, serta mendorong pemerintah kota untuk merencanakan pembangunan yang memperhatikan keberagaman.
Metodologi yang Komprehensif
Dalam melaksanakan studi ini, SETARA Institute mendefinisikan kota toleran sebagai kota yang memiliki visi pembangunan inklusif, regulasi yang mendukung praktik toleransi, serta kepemimpinan yang progresif. Data dikumpulkan dari 94 kota di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan pemerintah, tindakan aparatur, dan dinamika masyarakat sipil. Indikator yang digunakan mencakup peristiwa intoleransi, tindakan nyata pemerintah, dan inklusi sosial keagamaan.
Temuan Menarik dari IKT 2024
Hasil penelitian menunjukkan Kota Salatiga sebagai peringkat teratas dengan skor toleransi 6,544, menggantikan Kota Singkawang yang sebelumnya menduduki posisi tersebut. Salatiga mencatatkan kemajuan signifikan melalui penerapan Peraturan Daerah yang mendukung toleransi dan penanganan konflik sosial. Sementara itu, Kota Pematang Siantar mengalami lonjakan peringkat ke posisi lima berkat kepemimpinan politik yang mendukung pemajuan toleransi.
Di sisi lain, kota-kota dengan skor toleransi terendah seperti Pagar Alam dan Sabang menunjukkan stagnasi dalam inovasi pemajuan toleransi. Meskipun tidak terdapat kebijakan diskriminatif, kurangnya fokus dan tindakan nyata dalam membangun ekosistem toleransi menjadi tantangan yang perlu diatasi.
Tren Toleransi di Indonesia
Rata-rata nasional skor IKT 2024 tercatat 4,92, sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia masih dalam kategori yang baik. Hal ini menjadi pengingat penting untuk terus memperkuat kerukunan di tengah keberagaman yang ada.
Rekomendasi untuk Masyarakat dan Pemerintah
Laporan ini merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah nyata untuk memajukan toleransi melalui kebijakan yang inklusif. Presiden diharapkan berperan aktif dalam memastikan upaya pemajuan toleransi merata di seluruh Indonesia. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai untuk inisiatif pemajuan toleransi di tingkat lokal juga sangat penting.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil diharapkan dapat membangun kerjasama yang solid dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat terus menjadi contoh negara yang menghargai keberagaman dan toleransi di tengah tantangan global.(*/Red)
