DetikSR.id Jakarta — Gelombang perombakan tengah melanda jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat. Sejumlah pejabat struktural di lingkungan lembaga penegak hukum tersebut resmi dicopot dari jabatannya, menyusul langkah evaluasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Perubahan ini dikabarkan berkaitan dengan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan Jaksa Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Meskipun belum diumumkan secara resmi ke publik, sumber internal Kejaksaan menyebut bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas dan profesionalisme lembaga.
“Rotasi dan perombakan jabatan merupakan mekanisme pembinaan yang biasa dilakukan dalam tubuh Kejaksaan, terutama jika ditemukan adanya potensi pelanggaran disiplin atau perlunya penyegaran organisasi,” ujar salah satu sumber di lingkungan Kejari Jakarta Barat, Senin (6/10/2025).
Informasi yang beredar menyebutkan, beberapa pejabat penting termasuk Kepala Kejari Jakarta Barat Hendri Antoro telah dinonaktifkan dari jabatannya. Selain Hendri, sejumlah kepala seksi (Kasi) juga disebut masuk dalam daftar pejabat yang terkena perombakan struktural tersebut.
Langkah ini diambil tak lama setelah munculnya hasil pemeriksaan terhadap perkara penilapan barang bukti dalam kasus investasi robot trading Fahrenheit, yang turut menyeret sejumlah nama di lingkungan Kejari Jakarta Barat. Meski demikian, pihak Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi apakah perombakan tersebut secara langsung berkaitan dengan kasus itu atau murni hasil evaluasi kinerja.
“Kita harus menunggu hasil pemeriksaan lengkap dari pengawasan. Prinsipnya, Kejaksaan berkomitmen menjaga integritas aparatnya,” kata seorang pejabat di Kejagung yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, perombakan ini juga menjadi sinyal bahwa Kejaksaan berupaya menjaga kepercayaan publik. Langkah cepat dalam melakukan evaluasi dianggap penting agar citra lembaga penegak hukum tidak tercoreng oleh dugaan pelanggaran oknum.
Sejumlah kalangan menilai, keputusan ini merupakan bentuk ketegasan Kejaksaan Agung dalam menegakkan kode etik di internal korps Adhyaksa. Masyarakat pun berharap, hasil pemeriksaan dan proses selanjutnya dapat dilakukan secara transparan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.
“Penegakan hukum harus dimulai dari dalam institusi itu sendiri. Ketika ada indikasi pelanggaran, sudah seharusnya ditindak tegas agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat,” ujar praktisi hukum pidana dan kebijakan publik, Dr. Dhoni Martien, SH. MH.
Meski mengalami perombakan, kegiatan operasional di Kejari Jakarta Barat dikabarkan tetap berjalan normal. Beberapa posisi kosong sementara diisi oleh pelaksana harian (Plh) sampai terbitnya keputusan pengangkatan pejabat baru.
Dengan adanya langkah tegas ini, Kejaksaan Agung diharapkan mampu memperkuat kembali kepercayaan publik serta memastikan proses penegakan hukum berjalan bersih, transparan, dan bebas dari intervensi. Ervinna
