DetikSR.id Jakarta, — Dalam momentum Hari HAM Internasional, SETARA Institute merilis Indeks HAM 2025 yang menunjukkan kondisi memprihatinkan bagi situasi hak asasi manusia di Indonesia sepanjang tahun ini. Dengan skor rata-rata nasional hanya 3,0, turun dari tahun sebelumnya (3,1), laporan ini memberikan sinyal kuat bahwa komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkokoh HAM masih belum teruji.Rabu (10/12/2025).
Hak Sipol Merosot, Kebebasan Berekspresi Paling Terpuruk
Dari dua kelompok besar HAM, hak sipil dan politik (sipol) mencatat skor terendah, yaitu 2,8, jauh di bawah hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang mencapai 3,2.
SETARA Institute menilai kondisi ini sebagai “alarm serius” atas memburuknya rights enjoyment dalam ranah sipil.
Yang paling mengkhawatirkan adalah indikator kebebasan berekspresi, yang kembali menjadi skor terendah dengan hanya 1,0.
Masifnya represi terhadap demonstrasi, intimidasi terhadap jurnalis, kriminalisasi berbasis UU ITE, hingga intervensi terhadap kebebasan akademik ditengarai menjadi penyebab utama penyempitan ruang sipil.
Penegakan Keadilan Mundur: Impunitas Menguat
Indikator hak atas keadilan, dengan skor 3,1, menunjukkan semakin menurunnya kualitas penegakan keadilan.
SETARA menyoroti:
Rencana penulisan ulang sejarah 1998 yang mengabaikan fakta pelanggaran HAM
Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional yang dinilai melanggengkan impunitas
Represi terhadap pembela HAM
Minimnya peran Kementerian HAM dalam kasus-kasus pelanggaran HAM
Lembaga tersebut bahkan disebut hanya menjadi instrumen pencitraan tanpa fungsi substantif.
Ada Angin Segar: Partisipasi Publik dan Representasi Perempuan
Meski secara umum menunjukkan kemunduran, Indeks HAM 2025 mencatat beberapa langkah progresif negara dalam upaya memperkuat hak turut serta dalam pemerintahan.
Dua putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan MK No. 62/PUU-XXII/2024 — membuka peluang pemutusan hegemoni partai besar dalam presidential threshold,MK No. 169/PUU-XXII/2024 — mempertegas hak perempuan untuk berperan penuh di seluruh jenjang kepemimpinan alat kelengkapan DPR,Hak Ekosob: Pendidikan Unggul, Tanah Paling Buruk dan Dalam bidang Ekosob, pendidikan tampil sebagai indikator terbaik dengan skor 4,3, didorong oleh Putusan MK yang membebaskan biaya pendidikan SD–SMP,Kenaikan tunjangan guru melalui Perpres No. 79/2025 dan PMA No. 4/2025,Program KIP-K untuk memperluas akses perguruan tinggi.
Sementara itu, kesehatan mencatat skor 3,6, namun masih menghadapi masalah besar seperti kualitas lingkungan yang menurun, deforestasi yang masif, dan berbagai bencana ekologis.Indikator hak atas pekerjaan memperoleh skor 3,4. Meski berbagai program telah dijalankan, masalah seperti 1,27 juta pekerja anak, ratusan ribu kecelakaan kerja, hingga kekerasan terhadap pekerja informal menunjukkan masih luasnya pekerjaan rumah pemerintah.
Paling memprihatinkan, hak atas tanah kembali menjadi indikator terburuk dengan skor 1,6. Kelanjutan proyek-proyek strategis nasional (PSN), konflik agraria, dan pendekatan militeristik dinilai memperparah situasi. Pembentukan Pansus Konflik Agraria oleh DPR pada Oktober 2025 menjadi harapan baru yang ditunggu realisasinya.
Desakan Setara Institute
Atas temuan tersebut, SETARA Institute mendesak Presiden Prabowo untuk Mengesahkan RUU progresif terkait pemajuan HAM,Meninjau ulang kebijakan yang kontraproduktif,Memastikan tidak terulangnya pelanggaran HAM dan Memperkuat institusi dan mekanisme negara agar berjalan efektif.(*/Red)
