DetikSR.id Jakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas implementasi program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang pendidikan menengah di 34 provinsi. Melalui program ini, pemerintah menargetkan sebanyak 3.500 anak tidak sekolah (ATS) dapat kembali mengenyam pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan berkualitas tanpa terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun kondisi sosial lainnya.
Menurutnya, pendidikan tidak lagi dapat dipandang sebatas aktivitas formal di ruang kelas, melainkan proses pembelajaran yang harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kita harus menekankan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebatas kegiatan formal di ruang kelas, melainkan sebagai proses pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan paradigma tersebut kami ingin menjangkau mereka yang tidak terjangkau sehingga PJJ ini menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangannya di Jakarta, (25/4/2016).
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital sebagai fondasi utama dalam pengembangan sistem PJJ di Indonesia. Kemendikdasmen, kata dia, terus mendorong pembelajaran berbasis teknologi, termasuk rencana pembangunan studio pembelajaran yang memungkinkan guru-guru terbaik mengajar secara langsung kepada siswa di berbagai daerah secara bersamaan.
Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan Super Aplikasi Rumah Pendidikan sebagai bagian dari transformasi digital sektor pendidikan yang dapat diakses masyarakat luas.
“Implementasi PJJ juga harus berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi. Dengan demikian, peran pengajar sangat penting serta perlu menjaga keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter,” ujarnya.
Pada tahap awal pelaksanaan, Kemendikdasmen telah menetapkan 20 sekolah sebagai mitra sekaligus pionir program PJJ. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan menjadi contoh praktik terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia.
“Kami berharap sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia dan juga menjadi solusi nyata dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa,” tambah Abdul Mu’ti.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa perluasan PJJ tingkat menengah merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu sekaligus pemerataan akses pendidikan.
Program ini ditujukan terutama bagi anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus, termasuk mereka yang mengalami hambatan belajar akibat kondisi geografis, sosial, ekonomi, maupun faktor lainnya.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, jumlah ATS pada jenjang pendidikan menengah saat ini mencapai sekitar 1,13 juta anak dari total empat juta ATS secara nasional.
“Mereka membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus, salah satunya melalui PJJ,” kata Tatang.
Ia menambahkan, prioritas pelaksanaan program PJJ mencakup daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah dengan angka ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang memiliki banyak anak pekerja migran Indonesia.
“Secara lebih luas, PJJ kami selenggarakan untuk menjangkau ATS dengan rentang usia 16 hingga 18 tahun dengan persyaratan utamanya yaitu anak Indonesia dengan status ATS,” ujarnya.
Ervinna
