DetikSR.id Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pangan nasional dalam kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda strategis nasional yang harus berpihak kepada rakyat dan mampu memperkuat ketahanan pangan Indonesia di tengah tantangan global.
“Pesan Presiden adalah swasembada pangan harus berpihak kepada rakyat,” ujar Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, pada (22/5/2026).
Kuliah umum tersebut diikuti sebanyak 194 peserta pendidikan Lemhannas yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari kementerian dan lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta terhadap arah kebijakan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional sebagai bagian penting dari ketahanan negara.
Dalam paparannya, Zulhas menyampaikan bahwa sektor pangan nasional menunjukkan perkembangan positif sepanjang 2025. Produksi beras nasional tercatat mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, produksi jagung nasional mencapai 16,16 juta ton atau naik 6,74 persen dibandingkan 2024.
Menurutnya, peningkatan produksi tersebut menjadi indikator keberhasilan berbagai program pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian nasional.
Kenaikan produksi juga berdampak langsung pada penurunan ketergantungan impor pangan.
Pemerintah mencatat tidak adanya impor beras konsumsi umum maupun jagung pakan sepanjang 2025 hingga 2026.
“Ini menjadi capaian penting karena Indonesia mampu memperkuat pasokan pangan dari hasil produksi dalam negeri,” kata Zulhas.
Selain peningkatan produksi, pemerintah juga mencatat membaiknya kesejahteraan petani. Hal tersebut tercermin dari naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) dari angka 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan tetap bertahan pada level tersebut hingga 2026.
Pemerintah juga menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Harga gabah meningkat dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, sedangkan harga jagung naik dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kilogram.
Menurut Zulhas, kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian harga sekaligus meningkatkan pendapatan petani di berbagai daerah.
Di bidang regulasi, pemerintah disebut telah menerbitkan 30 regulasi sektor pangan dalam satu setengah tahun terakhir. Regulasi tersebut terdiri atas lima peraturan pemerintah, 10 peraturan presiden, 12 instruksi presiden, dan tiga keputusan presiden.
Salah satu kebijakan penting adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang memangkas 145 regulasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi tiga aturan utama. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat distribusi pupuk kepada petani dan mengurangi hambatan birokrasi di lapangan.
Zulhas menilai penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting agar program pangan nasional dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain fokus pada sektor pertanian, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat.
Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 9.294 koperasi telah selesai dibangun dan 1.061 koperasi telah beroperasi serta diresmikan langsung oleh Presiden.
Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 koperasi selesai pada 16 Agustus 2026.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat distribusi pangan, meningkatkan akses pembiayaan masyarakat desa, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menyoroti perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat melalui 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 38 provinsi.
Program MBG dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan koperasi lokal sebagai pemasok bahan pangan.
Di akhir paparannya, Zulhas menegaskan bahwa seluruh program prioritas pangan nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa.
Pemerintah berharap berbagai kebijakan tersebut dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjaga stabilitas pangan nasional di masa mendatang.
Ervinna
