DetikSR.id LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat, memastikan Pemerintah Kota Lubuk Linggau tetap menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 14 bulan sesuai komitmen yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikannya kepada awak media usai memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Lubuk Linggau, Rabu (3/6/2026).
Menurut Wali Kota, hingga saat ini tidak ada rencana pengurangan maupun penghapusan TPP. Kebijakan tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan menjadi komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pegawai.
“TPP tidak ada pengurangan. Tetap kita anggarkan 14 bulan sesuai komitmen yang sudah masuk dalam RPJPD. Saat ini tinggal penyesuaian dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memberikan penekanan agar belanja pegawai berada pada angka 20 persen. Namun setelah dilakukan berbagai simulasi dan penyesuaian anggaran, Pemkot Lubuk Linggau menilai ketentuan tersebut sulit diterapkan tanpa mengabaikan amanat regulasi yang berlaku.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, komposisi belanja pegawai di Kota Lubuk Linggau masih berada di kisaran 42 persen. Bahkan jika TPP dihapus dan pegawai penuh waktu dirumahkan sekalipun, angka belanja pegawai hanya dapat ditekan hingga sekitar 38 persen.
“Setelah dikaji dan dihitung, ternyata tetap tidak bisa memenuhi angka yang diharapkan. Karena itu kami terus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Yoppy Karim sapaan Orang Nomor Satu di Bumi Sebiduk Semare itu menegaskan bahwa Pemkot Lubuk Linggau tetap berkomitmen untuk mempertahankan TPP serta tidak akan merumahkan pegawai penuh waktu. Menurutnya, kebijakan tersebut menyangkut kesejahteraan banyak keluarga dan aspek kemanusiaan.
“Kami sudah berkomitmen untuk tidak menghilangkan TPP dan tidak merumahkan pegawai penuh waktu. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan aspek kemanusiaan. Karena itu kami akan terus memperjuangkan solusi terbaik,” pungkasnya. ( Rif’at Achmad ).
