DetikSR.id Jakarta, Pemerintah akan meluncurkan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara nasional pada Oktober 2026. Implementasi tersebut ditargetkan mulai berjalan pada pekan ketiga Oktober sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan percepatan digitalisasi bansos merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kini tengah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan sistem dapat diterapkan secara nasional.
“Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat proses ini semua. Dan Presiden, kami tadi sudah rancang, pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out,” kata Luhut dalam di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, pada (10/9/2026).
Selama ini, penyaluran bansos masih menghadapi persoalan terkait akurasi dan integrasi data penerima. Data yang belum sepenuhnya terintegrasi dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bantuan berpotensi diterima oleh masyarakat yang tidak memenuhi kriteria, sementara warga yang sebenarnya membutuhkan justru belum terdata.
Melalui digitalisasi, pemerintah berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi sehingga proses pendataan, verifikasi, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan dukungan data yang lebih akurat.
Namun, Luhut mengakui pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan akurasi pengelompokan masyarakat berdasarkan desil atau tingkat kesejahteraan.
“Masalahnya tentu tidak sesederhana itu. Banyak masalah mengenai desil-desil. Tapi dengan kerja yang sangat kompak, menurut saya itu bisa teratasi. Makin lama makin sedikit masalah,” ujarnya.
Luhut berharap persoalan tersebut dapat diminimalkan sebelum sistem diluncurkan secara nasional. Ia menargetkan tidak terdapat persoalan serius ketika Presiden melakukan peluncuran sistem digitalisasi bansos pada Oktober mendatang.
“Saya berharap pada waktu Presiden roll out bulan Oktober, hampir tidak ada masalah yang serius,” katanya.
Sistem perlindungan sosial digital yang tengah dibangun pemerintah akan memanfaatkan konsep Digital Public Infrastructure (DPI).
Infrastruktur tersebut dirancang untuk mengintegrasikan sejumlah komponen penting, mulai dari identitas digital, pertukaran data antarinstansi pemerintah, hingga mekanisme pembayaran secara digital.
Dengan sistem yang terintegrasi, proses verifikasi calon penerima bansos diharapkan tidak lagi hanya bergantung pada satu sumber data.
Pemerintah dapat melakukan pencocokan informasi dari berbagai instansi untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi seseorang atau sebuah keluarga.
Salah satu mekanisme verifikasi yang disiapkan adalah penggunaan biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Penggunaan identitas dan verifikasi digital tersebut diharapkan dapat memperkuat proses validasi penerima sekaligus mengurangi potensi penerima ganda maupun kesalahan identitas.
Dalam skema yang disiapkan pemerintah, masyarakat nantinya juga akan memperoleh akses yang lebih besar untuk mengetahui status kepesertaan bantuan sosial.
Masyarakat direncanakan dapat melakukan pengecekan maupun mengajukan bantuan secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui portal resmi pemerintah.
Selanjutnya, sistem akan melakukan proses verifikasi dan penilaian berdasarkan data lintas instansi. Informasi yang digunakan antara lain dapat mencakup data kependudukan, kondisi sosial-ekonomi, kepemilikan aset tertentu seperti kendaraan, serta status pekerjaan atau kepegawaian, termasuk status sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Integrasi tersebut ditujukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sesuai kebijakan pemerintah.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa memenuhi persyaratan tetapi belum tercatat sebagai penerima bantuan.
Melalui mekanisme tersebut, warga dapat menyampaikan keberatan atau mengajukan koreksi terhadap data yang digunakan pemerintah. Data dan pengajuan tersebut selanjutnya dapat diverifikasi kembali oleh sistem maupun instansi terkait.
Mekanisme sanggah dinilai penting untuk memastikan digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat seleksi penerima, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data apabila terdapat kesalahan atau perubahan kondisi sosial-ekonomi.
Selain integrasi data dan identitas digital, pemerintah juga berencana memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem perlindungan sosial digital.
Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan analisis terhadap data dalam jumlah besar, mendeteksi ketidaksesuaian informasi, serta membantu meminimalkan kesalahan dalam proses penentuan penerima bantuan.
Meski demikian, keberhasilan sistem digitalisasi bansos tetap akan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan dan koordinasi antarinstansi.
Pemerintah perlu memastikan data terus diperbarui agar perubahan kondisi masyarakat dapat tercermin dalam sistem.
Dengan peluncuran yang ditargetkan pada Oktober 2026, pemerintah berharap transformasi digital dalam penyaluran bansos dapat meningkatkan ketepatan sasaran, memperkuat transparansi, serta membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi mengenai hak dan status bantuan sosial mereka.
Ervinna
