DetikSR.id JENEPONTO — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Jeneponto dalam beberapa hari terakhir. Antrean kendaraan disebut mengular di sejumlah SPBU Pertamina, sementara masyarakat yang membutuhkan BBM harus menghadapi waktu tunggu yang cukup panjang.
Di tengah kondisi tersebut, harga Pertalite di tingkat pengecer juga disebut mengalami kenaikan signifikan. Wawan Setiawan mengungkapkan, harga Pertalite yang diperoleh masyarakat melalui pengecer Rp18.000 bahkan hingga capai Rp 25.000 per liter.
“Beberapa hari terakhir antrean di Pertamina mengular. Masyarakat kesulitan mendapatkan bensin, sementara di pengecer harga Pertalite sudah mencapai Rp18.000 per liter,” ungkap Wawan Setiawan kepada detikreportase, minggu, 13/9/2026
Persoalan tidak berhenti pada kelangkaan BBM. Masyarakat Jeneponto juga dikabarkan mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg yang merupakan salah satu kebutuhan energi utama rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Kelangkaan pasokan LPG 3 Kg tersebut disebut turut memicu kenaikan harga di tingkat pengecer. Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan, harga LPG 3 Kg bahkan mencapai Rp35.000 per tabung.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Wakil Ketua I DPD Mapancas Jeneponto, Muh. Alim Bahri. Ia mendesak Bupati Jeneponto selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan dampak kelangkaan BBM dan LPG terhadap masyarakat.
Menurut Alim Bahri, persoalan BBM & Gas LPG 3 kg tidak semata-mata menyangkut ketersediaan bahan bakar, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat dan harga berbagai kebutuhan apabila tidak segera ditangani.
“Bupati Jeneponto sebagai Ketua TPID harus turun tangan. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus segera melakukan pengawasan dan menertibkan harga eceran Pertalite dan LPG di tengah masyarakat. Jangan sampai kelangkaan dimanfaatkan oleh oknum untuk mengambil keuntungan berlebihan,” tegas Muh. Alim Bahri.
Ia meminta pemerintah daerah bersama Pertamina dan aparat terkait melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi pasokan BBM di sejumlah SPBU dan Gas LPG di Pangkalan termasuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaannya bagi masyarakat.
Selain itu, Alim Bahri mendorong adanya pengawasan terhadap penjualan BBM & LPG di tingkat pengecer. Jika benar harga Pertalite telah mencapai Rp18.000 per liter dan LPG 3 kg Rp.35.000 maka menurutnya, pemerintah perlu segera mengetahui penyebab dan mekanisme terbentuknya harga tersebut.
“Kalau masyarakat harus mengantre panjang di SPBU lalu pada saat yang sama harga di pengecer melonjak Rp18.000 bahkan hingga Rp 25.000/ liter, tentu ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari persoalan distribusi,” katanya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam apabila ditemukan adanya dugaan praktik penimbunan, penyalahgunaan distribusi, atau tindakan lain yang melanggar ketentuan.
“APH harus memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi kelangkaan untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Pengawasan harus dilakukan secara terbuka dan terukur,” ujar Alim Bahri.
Menurutnya, langkah cepat diperlukan karena BBM & LPG memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat pengecer dapat meningkatkan biaya transportasi dan pada akhirnya berpotensi ikut mendorong kenaikan harga barang dan jasa.
“Kami meminta Bupati Jeneponto selaku Ketua TPID segera memimpin koordinasi lintas sektor untuk memastikan masyarakat tidak dibebani harga BBM & LPG yang tidak wajar,” pungkasnya.
Mapancas berharap pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai penyebab antrean panjang serta langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan kelangkaan Pertalite & Tabung gas LPG 3 kg di Jeneponto.(M Asriel)
