Detiksr.id Karawang – Menindak lanjuti hasil Rapat Ormas, LSM, dan Paguyuban yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Indonesia Maju ( Komando) , Ketua Umum Gerakan Siliwangi Indonesia ( GSI), H. Enjang Efendi, SH, MH, Menyatakan sikap mendukung penuh langkah yang dilakukan Koalisi,
” Jujur harus kami katakan, kita sudah gerah dengan kebijakan Pemerintah yang tidak Pro Rakyat, khsususnya kenaikan PBB, hingga 400%, yang kami nilai memberatkan masyarakat ” Ucap H. Enjang
Lebih lanjut H. Enjang mengatakan bahwa selain Memberatkan warga, Produk Hukum Kepbup tersebut dinilai cacat hukum, karena bertentangan dengan undang-undang PMK, Bupati dinilai ceroboh mengeluarkan Keputusan, tanpa memperhatikan peraturan lebih atas, hanya Perda yang dijadikan dasar, yang juga Perda tersebut tidak sejalan dengan UU
” Baik Kepbup maupun Perda itu kami nilai cacat hukum, kami sudah mengkajinya, dan ditemukan adanya ketidak sesuaian antara Kepbup, Perda dengan Undang-Undang ” Ujar H. Enjang
terkait dengan alasan 9 tahun tidak mengalami kenaikan PBB, itu salah Pemerintah, kenapa tidak dilakukan secara berkala, karena Di Undang – Undang Sudah di sebutkan, Pemerintah Daerah dapat menaikan PBB secara berkala, seperti setahun sekali dan tiga tahun sekali, jangan kemudiantiba tiba bupati dengan Kepbup nya menaikan sampai 400%, dan lebih lucu lagi kenaikan ini di tengah situasi ekonomi yang sulit bagi masyarakat,” tutur H. Enjang, Sabtu (1/11/2025)
di akhir wawancaranya H. Enjang meminta Bupati Karawang untuk mencabut Kepbup dan mengevaluasi nya, tidak memaksakan Peraturan, apalagi aturan ini cacar hukum,
Mahasiswa sudah mengingatkan, Gugatan Sudah di layangkan, jika Bupati tidak bersikap, Kami Pastikan akan serudug Pemda Karawang, kami siap turunkan 1000 Anggota, bergabung dengan Komando, menyikapi Kenaikan 400% Pajak, dan bukan hanya itu kami juga siap menjadi Garda terdepan untuk mengganyang okum Pejabat yang Korup, khususnya di dinas PUPR, yang kami dapatkan da Oknum Kabid bergaya Sultan, Pungkas H. Enjang.
