DetikSR.id Jakarta, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN tengah merumuskan program Kartu Lansia sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia.
Program tersebut disiapkan sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut atau aging population yang kini mencapai hampir 12 persen dari total populasi nasional.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan penyusunan Kartu Lansia masih dalam tahap pembahasan karena memerlukan koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar manfaat yang diberikan dapat terintegrasi secara optimal.
“Kartu Lansia saat ini masih dirumuskan. Memang prosesnya cukup kompleks karena di sejumlah daerah sudah ada program serupa dengan model yang berbeda-beda. Ada yang sudah berjalan di DKI Jakarta dan beberapa kabupaten/kota yang mengintegrasikan program tersebut dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing,” ujar Wihaji dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 di Jakarta, pada (9/6/2026).
Menurutnya, keberadaan Kartu Lansia nantinya diharapkan dapat menjadi instrumen yang mempermudah lansia dalam mengakses berbagai layanan publik, bantuan sosial, hingga program-program khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat usia lanjut.
Wihaji menjelaskan, salah satu manfaat yang tengah diperjuangkan melalui program tersebut adalah pemberian berbagai kemudahan dan insentif bagi lansia, termasuk potongan biaya transportasi umum.
Ia menyebut Kemendukbangga/BKKBN telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pemberian diskon tarif transportasi bagi lansia.
“Minimal dengan Menteri Perhubungan sudah berjalan. Saat ini sudah ada diskon sebesar 20 persen untuk layanan transportasi tertentu. Ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meringankan beban para lansia,” katanya.
Meski demikian, Wihaji mengakui implementasi Kartu Lansia secara nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pendanaan dan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk sementara, pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal dipersilakan mengembangkan program Kartu Lansia sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Sementara itu, pemerintah pusat terus mencari formulasi terbaik agar program tersebut dapat diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan.
Wihaji menegaskan bahwa hingga saat ini Kartu Lansia belum ditetapkan sebagai program nasional karena masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama berbagai pemangku kepentingan.
“Di beberapa kabupaten dan kota program serupa sudah ada dan berjalan menggunakan anggaran daerah. Namun untuk skala nasional masih terus dirumuskan bersama berbagai pihak sehingga belum final,” jelasnya.
Pemerintah berharap kehadiran Kartu Lansia nantinya dapat menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada kelompok usia lanjut yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Dalam rangkaian peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 dan menyambut Hari Keluarga Nasional ke-33 yang akan diperingati pada 29 Juni 2026, Kemendukbangga/BKKBN juga menggelar wisuda bagi 387 peserta Program Sekolah Lansia dari berbagai daerah di Indonesia.
Wihaji menyebut para peserta diwisuda secara simbolis dalam jenjang S1, S2, dan S3 Sekolah Lansia sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam program pembelajaran dan pemberdayaan lansia.
Program Sekolah Lansia menjadi salah satu program prioritas Kemendukbangga/BKKBN dalam menghadapi fenomena penuaan penduduk. Selain memberikan edukasi terkait kesehatan, kemandirian, dan kehidupan sosial, program tersebut juga bertujuan mengurangi risiko kesepian yang banyak dialami oleh kelompok usia lanjut.
“Saat ini proporsi penduduk lansia Indonesia sudah mencapai lebih dari 11 persen dan mendekati 12 persen. Negara harus hadir untuk memberikan perhatian kepada mereka. Banyak lansia yang mengalami kesepian sehingga perlu diberikan ruang aktivitas dan pemberdayaan. Salah satunya melalui Program Sekolah Lansia,” ujar Wihaji.
Pemerintah memandang peningkatan jumlah penduduk lansia sebagai tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, berbagai kebijakan tengah disiapkan untuk memastikan para lansia dapat menikmati masa tua yang sehat, produktif, mandiri, dan sejahtera.
Melalui pengembangan Kartu Lansia, penguatan Sekolah Lansia, serta sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, Kemendukbangga/BKKBN berharap sistem perlindungan dan pelayanan bagi warga lanjut usia dapat semakin kuat di tengah perubahan struktur demografi Indonesia menuju masyarakat menua (aging society).
Ervinna
