DetikSR.id MUSIRAWAS – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Silampari ( HMI, KAMMI, IMM dan PMII ) menggelar aksi demo didepan Kantor Bupati Musi Rawas ( Mura ) Provinsi Sumatera Selatan ( Sumsel ) , Senin (16/06/2025).
Aksi demo jilid II yang dimulai pada pukul 11.15 WIB menuntut kinerja 100 hari masa kepemimpinan Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud 2025-2030. Pasalnya, massa menilai kinerja 100 hari kepemimpinan Bupati Hj Ratna Machmud banyak yang belum terealisasi. Bahkan sejumlah jalan di Kabupaten Mura banyak yang rusak, hancur.
Aksi yang dilakukan dalam suasana mendung tersebut sempat diwarnai aksi saling dorong antara massa dengan petugas, massa meminta Bupati Mura, Hj Ratnah Machmud untuk dapat menemui mahasiswa yang tengah menyuarakan aspirasi mereka. Selang beberapa menit kemudian, dalam suasana hujan Bupati Mura, Hj Ratna Machmud akhirnya menemui sejumlah massa. Setidaknya ada delapan tuntutan massa dalam kesempatan itu, pertama tuntaskan program janji politik, Bupati Mura.
Kedua perbaikan jalan dan jembatan yang rusak di setiap desa yang ada dalam Kabupaten Mura. Ketiga perbaikan gedung sekolah dengan pengelolaan anggaran yang tepat, keempat mempertanyakan kepedulian terhadap masyarakat dengan rumah dinas yang mewah padahal angka kemiskinan mencapai 13,44 persen di tahun 2024.
Kelima, kembalikan Musi Rawas sebagai lumbung padi, dengan pertegas alih fungsi lahan. Keenam mempertanyakan kelanjutan dari rumah tahfiz.
Ketujuh mempertanyakan kejelasan beasiswa kuliah dua orang disetiap desa seperti apa bentuk sosialisasinya. Dan terakhir mendesak Bupati mundur dari jabatannya karena masyarakat mura membutuhkan masyarakat yang cerdas progres dan berdampak bagi masyarakat Mura.
Koordinator Lapangan (Korlap) Muhammad Arka mengatakan, aksi ini merupakan aksi kedua, ada delapan tuntutan dalam aksi ini, namun pihaknya mengaku kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Mura, Hj Ratna Machmud.
“Kami sedikit kecewa dengan apa yang disampaikan Bupati terkait dengan apa yang menjadi tuntutan kami, bupati hari ini bupati yang angkuh datang secara seremonial dan pergi tidak ada kepastian,” jelasnya.
Sementara Ketua KAMMI, Tomi mengaku, kecewa dengan respon Bupati Mura yang tidak memuaskan. Bahkan apa yang menjadi tuntutan tidak di sepakati dan tidak ditanda tangani. “Responnya sangat tidak memuaskan dan kami juga tidak diberi ruang, kami tahu mana jalan provinsi mana jalan kabupaten, namun yang kami inginkan adalah bagaimana realisasinya. Jika itu memang jalan provinsi atau jalan negara, mari kita cari solusinya agar jalan tersebut dapat segera diperbaiki,” jelasnya seraya mengaku pihaknya akan kembali menggelar aksi lanjutan.
Dalam aksi ini menurut dia pihaknya menginginkan bupati menjawab janji 100 hari kerja seperti jalan desa mulus, namun nyatanya banyak jalan desa maupun kabupaten berbanding terbalik dengan jalan kabupaten tetangga dan itu banyak dirasakan,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Mura, Hj Ratna Machmud mengaku semua program sudah direalisasikan, dan semua program tersebut tidak akan keluar dari visi misi Kabupaten Mura. “Saya memimpin Kabupaten Mura ini sudah dua periode, selama tiga tahun setengah semua program sudah di realisakan,” jelasnya.
Menurut dia, banyak program yang berpihak dengan masyarakat telah direalisasikan seperti jalan dan jembatan. “Kalau untuk jalan Muara Kelingi dan Muara Lakitan itu merupakan jalan provinsi, artinya bukan kewenangan kita dalam melakukan perbaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya , Kamis(05/06/2025), sejumlah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi, salah satunya adalah realisasi program jalan mulus hingga pelosok desa. ( Rif’at Achmad).
