DetikSR.id BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX, H. Akhmad Marjuki, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Minggu (1/2/2026).
Kegiatan yang dikemas dalam forum dialog tersebut berlangsung hangat dan partisipatif. Hadir dalam kesempatan itu Camat Serang Baru, Kepala Desa Sukaragam, tokoh masyarakat, Karang Taruna, warga setempat, serta jajaran pengurus kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Forum ini menjadi ruang terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, Marjuki menegaskan fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD guna memastikan setiap program berjalan sesuai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif serta tepat sasaran.
“Pengawasan ini penting agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, masukan dan temuan dari warga sangat diperlukan,” ujar Marjuki, yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Ia menambahkan, kegiatan pengawasan tersebut sepenuhnya dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat, termasuk dukungan konsumsi dan transportasi bagi warga sebagai bagian dari agenda resmi.
Dalam kesempatan itu, Marjuki juga memaparkan sejumlah rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi pada 2026. Di antaranya pelebaran jalan sepanjang 1,9 kilometer ruas Cikarang–Cibarusah, pembangunan empat unit sekolah baru tingkat SMA, serta perbaikan tiga unit jembatan.
Pemaparan tersebut memicu diskusi aktif. Sejumlah warga menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Kepala Desa Sukaragam, Ucup Keeng, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan kesempatan warga bertatap muka langsung dan berdialog terbuka dengan anggota DPRD Provinsi.
“Harapannya dengan kehadiran Bapak Dewan Marjuki, ke depan bantuan anggaran provinsi dapat diprioritaskan untuk Desa Sukaragam,” ujarnya.
Menurutnya, desa masih menghadapi sejumlah persoalan lingkungan, seperti keterbatasan armada pengangkut sampah serta kebutuhan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Bank sampah sudah berjalan, namun butuh tambahan armada pengangkut. Selain itu, warga kami sudah memiliki produk UMKM sehingga perlu support dari provinsi,” katanya.
Aspirasi serupa disampaikan Camat Serang Baru, Deni Mulyadi. Ia menyoroti persoalan belum diserahterimakannya sejumlah fasilitas Perumahan Mega Regency dari pengembang ke Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Butuh nya Sekolah Menengah Atas untuk Waga Serang Baru.
“Kami berharap hal ini dapat menjadi perhatian Pak Marjuki sehingga jalan Perumahan Mega Regency bisa maksimal dalam pembangunan dan kami telah memberikan usulan tanah kembali untuk pembangunan SMA ,” ucapnya.
Tingginya partisipasi warga dalam forum tersebut mencerminkan masih adanya persoalan pemerataan pembangunan di tingkat desa, sekaligus menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap peran wakil rakyat.
Menutup kegiatan, Marjuki berharap agenda pengawasan tidak sekadar menjadi rutinitas DPRD, melainkan sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pengawasan yang efektif hanya bisa terwujud lewat kolaborasi warga, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan. Ini harus menjadi ruang bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” pungkasnya.(Rtn)
