DetikSR.id Bogor – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) untuk tahun anggaran 2026 di Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, diadakan di kantor desa. Pertemuan tersebut menunjukkan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kelanjutan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.
Acara MusrenbangDes tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kecamatan Rumpin, Min Soeharmini, S.Sos, M.Si, Kepala Desa Sukasari, H. Edih beserta stafnya, BPD Desa Sukasari, Ridwan Oling beserta stafnya, Babinsa G.S. Wanto, Babinkantibmas Bripka Saepul, jajaran kepala sekolah Sukasari, Puskesmas Rumpin, LPM, RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga Desa Sukasari.
Dalam pidatonya, Min Soeharmini (Kasi Ekbang Kecamatan) mengapresiasi kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan pondok pesantren di luar anggaran Dana Desa. “Sekolah harus mengajukan kebutuhannya ke Desa untuk dimasukkan ke dalam rekap SIPD Desa, karena ini diperlukan untuk mendapatkan bantuan dari dinas pendidikan, yang kemudian akan muncul di SIPD kecamatan. Ini juga berlaku untuk kesehatan, baik Pustu maupun puskesmas. Untuk pondok pesantren, mereka harus melengkapi perizinan terlebih dahulu agar memenuhi syarat untuk menerima bantuan hibah dari pemerintah,” ujar Min pada hari Jumat, 10 Oktober 2025.
Min Soeharmini menambahkan dalam keterangannya bahwa ia mengusulkan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Sukasari untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Rumpin. Ia juga menyebutkan bahwa jika berjalan lancar, ada rencana untuk menambah bantuan keuangan (Bankeu) Kabupaten Bogor menjadi 1,5 miliar rupiah, dengan satu miliar dialokasikan untuk infrastruktur. “Lima ratus juta sisanya akan digunakan untuk non-infrastruktur, seperti menciptakan kampung ramah lingkungan (KRL), meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan penghijauan lingkungan. Kami berharap Desa Sukasari terus berkembang, mandiri, dan maju untuk kesejahteraan masyarakatnya,” tuturnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Sardani menyatakan, “Kami akan memasukkan usulan dari sekolah MI, SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta, ke dalam SIPD Desa. Namun, sebagian besar usulan berasal dari sekolah dasar, terutama terkait dengan sarana dan prasarana yang tidak layak, pagar, kekurangan ruang kelas, dan kamar kecil (WC). Usulan ini akan diusulkan dalam musrenbang tingkat kecamatan dan selanjutnya diteruskan ke dinas terkait untuk mendapatkan bantuan dari APBD maupun APBN. Desa akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dari Dana Desa, provinsi, maupun dana Bankeu Kabupaten Bogor yang sudah direncanakan. Infrastruktur ini akan diprioritaskan untuk wilayah yang belum tersentuh pembangunan dan perbaikan jalan yang mendesak. Saya mendapat informasi bahwa pada tahun 2026, Bankeu Kabupaten Bogor akan ditingkatkan menjadi 1,5 Miliar. Dengan adanya peningkatan ini, kami mungkin akan mengadakan musyawarah kembali untuk menentukan alokasi anggaran tersebut,” jelasnya.
Ketua BPD Desa Sukasari, Ridwan Oling, bersama jajarannya terus memantau kegiatan-kegiatan di desa dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan terorganisir dan tepat sasaran dalam berbagai kegiatan untuk masyarakat. “Kami terus mengingatkan jajaran pemerintah desa untuk memperbaiki kekurangan dan kelalaian dalam pemerintahan. Kami berharap Pemdes Sukasari di tahun 2026 akan menjadi lebih baik, lebih matang, mandiri, dan desanya semakin maju,” tutupnya. (R. Dayat)
