DetikSR.id Surabaya – Ketua Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS), Nasirudin mengritisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan beberapa Kepala Perangkat Daerah (PD). Menurut aktivis KBRS, harusnya posisi strategis tersebut segera diisi.
Katanya, jka tidak kekosongan posisi sekda akan menganggu stabilitas organisasi pemerintah kota.
“Saya mendengar pengosongan posisi sekda dan sejumlah kepala OPD karena beberapa alasan,” sebut Nasirudin, Rabu, 3 Juni 2025.
Pertama, kata Nasirudin bahwa jabatan sekda yang sebelumnya dipercayakan Dr Ikhsan SPsi MM dinilai lamban menerjemahkan kebijakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Selain itu, pengawalan anggaran Kota Surabaya untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 tidak sesuai harapan.
Nasir mencontohkan, anggaran pendidikan tidak sampai 20 %. Belum penerjemahan kebijakan lain Pak Wali Kota Surabaya yang tidak bisa direspons cepat oleh sekda sebelumnya.
“Sehingga akhirnya wali kota mengambil kebijakan pengosongan jabatan sekda. Saya kira itu masuk akal,” tegas alumnus FISiP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).
Bahwa jabatan sekda ke depan harus mampu menerjemahkan kebijakan wali kota secara cepat dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan warga Surabaya.
“Selain itu sekda yang akan datang mampu menyusun anggaran pendidikan sesuai dengan undang undang. Sebab anggaran pendidikan masih sekitar 19,3% dari total APBD Surabaya 2025. Ini menjadi catatan kritis KBRS,” sebut Nasir.
Namun demikian, kekosongan posisi sekda dan OPD tidak bisa dibiarkan. Sebab dampaknya akan menganggu roda organisasi pemkot.
“Harus segera diisi oleh pegawai profesional dan sesuai jenjang kepangkatan. Sehingga Kota Surabaya lebih bisa mengawal kesejahteraan warga kota jauh lebih baik,” sebutnya.
Apalagi, lanjut Nasirudin di Kota Surabaya tidak kekurangan para pejabat hebat dan mumpuni mengawal kebutuhan visi misi Wali Kota Eri Cahyadi untuk menapaki pembangunan Surabaya. Jangan sampai persoalan SDM yang dimiliki pemkot, menghambat upaya pembangunan
“Pemkot Surabaya segera membuka lelang jabatan untuk mengisi kekosongan posisi sekretaris daerah dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (PD),” desak aktivisi Kota Surabaya ini.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan kekosongan sejumlah posisi jabatan di Pemkot Surabaya merupakan bagian dari mekanisme pengisian jabatan yang sesuai aturan. Ery membantah bukan karena birokrasi yang tidak berjalan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa proses pengisian Sekda dan Kepala PD harus melalui tahapan pengosongan jabatan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemilihan atau lelang.
“Dalam hal pengisian Sekda, dalam hal pengisian Kepala Dinas itu harus kosong dulu. Kalau tidak kosong ya tidak bisa dipilih,” jelas Wali Kota Eri, Senin, 2 Juni 2025.
Eri menambahkan, untuk mengisi jabatan sekda yang baru, posisi lama harus dikosongkan terlebih dulu. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem lelang jabatan, di mana prosesnya baru bisa dimulai ketika posisi tersebut sudah benar-benar tidak terisi.
“Ketika masih ada orangnya, tidak boleh dilelang. Tidak boleh diisi, kecuali berputar, itu aturannya begitu,” imbuhnya.
Sedangkan, terkait kemungkinan rotasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengisi dinas-dinas yang kosong, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa jumlah pejabat eselon II yang terbatas menjadi kendala.
“Pelantikan sudah dilakukan untuk menempatkan eselon II ini. Ketika sudah sesuai dengan penempatan asesmen maka dia berputar, yang kosong lainnya akan kita lakukan lelang,” terangnya.
Wali Kota Eri menyatakan bahwa lelang jabatan sekda menjadi prioritas utama. Ia mencari calon sekda yang tegas dan berani memberantas premanisme serta juru parkir (jukir) liar. “Yang pasti akan lelang sekda dulu ya. Sekda dulu kita lelang setelah itu baru kepala OPD,” katanya.
Permohonan untuk lelang sekda sudah diajukan kepada Gubernur Jawa Timur , Senin, 2 Juni 2025, dan ia berharap seleksi sekda dapat segera dilakukan. Wali Kota Ery Cahyadi menekankan proses seleksi akan dilakukan secara terbuka dan transparan. “Siapapun boleh mendaftar, baik dari dalam maupun lingkungan Pemkot Surabaya, silahkan mendaftar,” ungkapnya.
Ia juga berbagi pengalaman sebelumnya saat membuka lelang kepala PD, di mana banyak pendaftar dari eselon III dan camat. Namun, setelah melalui tes langsung dan pertanyaan kritis, banyak yang mengundurkan diri. “Proposalnya ditarik semua, mundur semua, tidak ada yang berani ternyata,” ceritanya.
Untuk seleksi Sekda, Wali Kota Eri memastikan prosesnya akan kembali disiarkan melalui YouTube, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kemampuan para calon. Wali Kota Eri Cahyadi berharap pembukaan seleksi Sekda dapat dilakukan pada pekan ini.
“Semua orang akan tahu kemampuan para calon yang mendaftar Sekda. Harus siap juga dengan pertanyaan kritis-kritis dari pansel dan termasuk saya, di nilainya di depan masyarakat secara langsung karena disiarkan lewat YouTube. Semoga pembukaannya minggu ini ya, dan saya berharap banyak yang mendaftar,” pungkasnya. (red)
Editor: Syafrudin Budiman / Gus Din
