DetikSR.id Jakarta – Ketua Umum Forum Ulama Santri Indonesia (FUSI), Gus Syaifuddin, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam mempertimbangkan usulan penetapan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ia menilai keputusan tersebut perlu dilakukan dengan sikap arif, kritis, dan mempertimbangkan aspek keadilan sejarah.
Menurut Gus Syaifuddin, pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional harus menimbang secara objektif antara jasa besar Soeharto terhadap pembangunan bangsa dan catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama masa pemerintahannya.
> “Kita perlu berhati-hati. Jangan sampai langkah ini justru memunculkan perpecahan di masyarakat. Negara sebaiknya menuntaskan dulu berbagai persoalan keadilan bagi korban pelanggaran HAM sebelum memberikan penghargaan sebesar itu,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/11).
Gus Syaifuddin juga menyoroti bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru, kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak berada dalam posisi yang menguntungkan karena menghadapi tekanan politik dan pembatasan ruang gerak. Hal tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari sejarah yang tidak boleh diabaikan.
Ia menekankan, pemerintah perlu lebih selektif dan mendengarkan berbagai pandangan masyarakat serta para tokoh bangsa dalam menentukan gelar pahlawan nasional, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan semangat persatuan dan keadilan.
“Menghormati jasa pemimpin terdahulu itu penting, tapi mengakui adanya luka sejarah juga bagian dari kedewasaan bangsa. Kita harus bijak agar keputusan ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” pungkasnya.(*/Rl/red)
