DETIK-DETIK. ID Bekasi – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, Akhmad Marjuki, SM.MM, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024–2025 di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jumat (10/10/2025) siang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Desa Cibarusah Kota, Ketua BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa AD, Ketua PK Partai Golkar Kabupaten Bekasi, tokoh masyarakat, serta Karang Taruna setempat.
Akhmad Marjuki menjelaskan, kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan program-program yang dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.
“Makanya ini sangat perlu masukan dan arahan dari masyarakat, termasuk jika ada temuan terkait APBD Provinsi Jawa Barat terhadap semua kegiatan, harus diawasi,” ujar Akhmad Marjuki yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi.
Ia menambahkan, kegiatan pengawasan tersebut sepenuhnya dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat.
“Jadi para warga yang hadir dalam kegiatan ini akan mendapatkan makan, minum, dan membawa amplop,” ucapnya.
Usai pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang mendapat antusias tinggi dari warga.
Salah satu warga, Iwan Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Akhmad Marjuki atas kehadirannya di Desa Cibarusah Kota. Ia juga menyampaikan aspirasi mengenai keberlanjutan pembangunan jalan provinsi dan aktivitas kendaraan besar yang kerap menyebabkan kemacetan.
“Saya tadi sempat mempertanyakan soal jalan provinsi di Cibarusah kapan dilanjutkan, dan soal truk besar yang beroperasi pagi hari bersamaan dengan warga yang mengantar anak sekolah. Hal itu bisa menimbulkan kemacetan dan bahaya,” ujar Iwan.
Menurutnya, Akhmad Marjuki langsung menanggapi pertanyaan tersebut.
“Alhamdulillah, kami tinggal menunggu realisasi selanjutnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cibarusah Kota juga mengapresiasi kegiatan pengawasan yang digelar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut.
“Masukan saya, untuk pembangunan yang menjadi wewenang Provinsi Jawa Barat mohon diperhatikan, karena anggaran desa tidak bisa menyerap semua aspirasi warga kami,” jelasnya.
Di akhir kegiatan, Akhmad Marjuki kembali berdialog dengan warga dan aparatur pemerintahan desa. Ia berharap kegiatan pengawasan seperti ini dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan masyarakat, sehingga program pemerintah provinsi benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga Kabupaten Bekasi.
