DetikSR.id LUBUKLINGGAU – Guna memastikan keakuratan data pemilih di Kota Lubuk Linggau tetap terjaga, khususnya terkait status keanggotaan Polri yang netral, Wakapolres Lubuk Linggau Kompol M. Syamsul Zachri menggelar pertemuan koordinasi penting dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuk Linggau, di Ruang Wakapolres Lubuk Linggau , Senin (01/12/2025).
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh delegasi lengkap dari KPU, dipimpin oleh Ketua KPUbKota Lubuk Linggau Aspin Dodi didampingi Devisi Teknis, Deni Setiawan , Devisi Data dan Informasi, Vera Yulita, Devisi Hukum, Muntaqo , Sekretaris KPU, Hironimus, Kasubag Data dan Informasi, Dear Mitaluah, serta tiga orang staf KPU.
Humas Polres Lubuk Linggau dalam rilisnya , mendampingi Waka Polres, Kasat Intelkam Iptu Khamdan Widodo dan PS. Kanit I Sospol Bripka Achrul Sukandar . Dijelaskan, Inti dari pembahasan ini adalah kroscek dan pemutakhiran data pemilih, khususnya mengenai Data Peralihan Penduduk dari Sipil ke Anggota Polri. Data ini sangat krusial karena anggota Polri aktif tidak memiliki hak pilih, sehingga nama mereka harus dikeluarkan secara akurat dari daftar pemilih untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu di masa depan.
Dalam penyampaiannya, Ketua KPU Kota Lubuk Linggau, Aspin Dodi, menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya adalah untuk menindaklanjuti program Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang merupakan turunan langsung dari KPU RI. “Selain mempererat silaturahmi antar instansi, tujuan utama kami adalah memastikan data pemilih di Lubuk Linggau bersih dan akurat. Kerjasama dengan Polres, khususnya terkait data personel yang beralih status dari sipil menjadi anggota Polri, sangat penting untuk menjaga integritas Daftar Pemilih Tetap (DPT),” jelasnya.
Sementara itu Kapolres Lubuk Linggau,
AKBP Adhitiya Bagus Arjunadi diwakili Waka Polres Kompol. M. Syamsul Zachri menyambut baik inisiatif KPU. M. Syamsul Zachri beberapa tahun yang lalu pernah menjabat Kasat Intelkam Polres Lubuk Linggau itu menegaskan bahwa Polres Lubuk Linggau siap memberikan data yang diperlukan dan mendukung penuh upaya KPU dalam menjaga akurasi data.
“Polri menjunjung tinggi netralitas. Kami memastikan data personel yang sudah menjadi anggota aktif diserahkan kepada KPU, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam daftar pemilih.
Sinergi ini adalah kunci untuk menciptakan proses demokrasi yang akuntabel dan transparan,” pungkasnya. ( Rif’at Achmad ).
