DetikSR.id Bekasi – Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi tugas lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Hal inilah yang ditekankan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX, H. Akhmad Marjuki, saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024–2025 di Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Senin (15/12/2025).
Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan partisipatif. Sejumlah tokoh masyarakat, perangkat desa, ibu-ibu pengajian, serta pengurus kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bekasi hadir dan terlibat aktif dalam dialog bersama wakil rakyat tersebut.
Dalam pemaparannya, Akhmad Marjuki menjelaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dari fungsi DPRD untuk memastikan seluruh program yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai perencanaan dan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Karena itu, masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan. Jika ada temuan di lapangan terkait kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, semuanya harus diawasi bersama,” ujar Marjuki, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan pengawasan tersebut merupakan kegiatan resmi yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat. Seluruh peserta mendapatkan konsumsi dan fasilitas transportasi sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi masyarakat.
“Warga yang hadir mendapatkan konsumsi dan transportasi dari anggaran kegiatan ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Marjuki menyampaikan bahwa DPRD Jawa Barat terus mendorong pengelolaan anggaran yang mengedepankan skala prioritas dan prinsip keadilan antarwilayah. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat, melainkan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat di daerah.
“Dalam pengelolaan anggaran, ada dua aspek penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu skala prioritas dan keadilan,” tegasnya.
Pemaparan tersebut membuka ruang dialog antara wakil rakyat dan warga. Sejumlah peserta menyampaikan aspirasi terkait kondisi infrastruktur di wilayah mereka, mulai dari normalisasi sungai yang dinilai belum merata, kondisi jalan desa yang memprihatinkan, hingga jembatan desa yang rusak dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Tokoh pemuda setempat, Herlan Sanjaya, mengapresiasi kegiatan pengawasan tersebut karena memberi pemahaman baru kepada masyarakat tentang mekanisme kerja pemerintahan provinsi.
“Kami bersyukur bisa bertatap muka langsung dengan anggota dewan. Dari sini kami jadi paham bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan memang diawasi oleh DPRD,” ungkapnya.
Ia menambahkan, seluruh pertanyaan dan keluhan warga langsung ditanggapi oleh Akhmad Marjuki dalam forum tersebut. “Alhamdulillah, semua aspirasi warga direspons langsung oleh beliau,” tambah Herlan.
Sementara itu, tokoh agama setempat, Nian, menilai kehadiran anggota DPRD secara langsung di tengah masyarakat sebagai wujud keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Ini kegiatan yang sangat baik. Semoga bisa terus dilakukan agar masyarakat merasa diperhatikan dan dilibatkan,” ujarnya.
Berbagai aspirasi yang disampaikan warga menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun di sisi lain, dialog terbuka ini juga menumbuhkan harapan akan adanya perubahan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Menutup kegiatan, Akhmad Marjuki berharap pengawasan tidak hanya menjadi agenda rutin DPRD, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pengawasan yang efektif hanya bisa terwujud jika ada kolaborasi antara warga, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan, dengan mengedepankan keterbukaan, keadilan, dan aspirasi yang jujur dari masyarakat,” tutupnya.(Rtn)
