DetikSR.id Jakarta, Menjadi aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi salah satu pilihan karier yang paling diminati masyarakat Indonesia. Persaingan untuk mendapatkan kursi di birokrasi pun sangat ketat.
Namun, setelah berhasil masuk, tidak semua ASN memilih bertahan hingga masa pensiun.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat terdapat 2.722 orang yang masuk dalam data pengunduran diri ASN pada Semester I 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 384 orang benar-benar meninggalkan status ASN tanpa hak pensiun.
Jumlah itu terdiri atas 233 ASN dan 151 calon ASN (CASN).
Jika dibandingkan dengan keseluruhan data pengunduran diri, angka tersebut sekitar 14 persen. Artinya, mayoritas data pengunduran diri ASN pada periode tersebut sebenarnya bukanlah fenomena pegawai yang meninggalkan birokrasi untuk selamanya.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, data pengunduran diri ASN perlu dibaca secara utuh. Sebab, sebagian besar kasus berkaitan dengan perubahan status kepegawaian maupun proses pensiun.
Sebanyak 1.147 orang merupakan PPPK paruh waktu yang beralih menjadi PPPK penuh waktu di instansi baru.
Dalam proses tersebut, pegawai diwajibkan mengundurkan diri secara administratif dari instansi sebelumnya.
Namun, pengunduran diri tersebut tidak berarti mereka meninggalkan status sebagai ASN.
Mereka tetap menjadi bagian dari aparatur negara, hanya status dan instansinya yang berubah.
Selain itu, terdapat 962 PNS yang masuk kategori pensiun dini, yang berkaitan dengan penerbitan surat keputusan pensiun pada Semester I 2026.
Dengan demikian, angka 2.722 orang tidak dapat serta-merta disebut sebagai jumlah ASN yang benar-benar meninggalkan birokrasi.
“Namun yang terpenting, kami dari BKN meluruskan pandangan bahwa jumlah mayoritas murni karena perubahan status kepegawaian, dan telah memenuhi syarat pensiun. Ini adalah hal yang sangat wajar dalam hukum kepegawaian Indonesia,” ujar Zudan dalam keterangannya, pada (14/8/2026).
Meski demikian, terdapat 384 orang yang benar-benar memilih keluar dari ASN tanpa hak pensiun.
Angka inilah yang kemudian menarik perhatian.
Sebab, mereka meninggalkan pekerjaan yang selama ini identik dengan kepastian karier, penghasilan rutin, serta jaminan hari tua.
Pilihan untuk mengundurkan diri tentu tidak selalu dapat dibaca sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap birokrasi.
BKN menyebut alasan pengunduran diri ASN cukup beragam. Ada yang berkaitan dengan persoalan keluarga, ingin beralih ke pekerjaan atau bidang lain, lokasi penempatan yang terlalu jauh, kondisi kesehatan, hingga keinginan mengembangkan usaha.
Dengan kata lain, keputusan meninggalkan ASN dapat muncul dari kebutuhan dan prioritas personal masing-masing pegawai.
Namun, fenomena tersebut tetap menyisakan pertanyaan mengapa seseorang yang telah melewati proses seleksi ketat dan berhasil memperoleh posisi sebagai ASN justru memilih keluar?
Pertanyaan itu menjadi relevan karena profesi ASN selama puluhan tahun memiliki citra sebagai pekerjaan yang aman dan stabil.
Bagi banyak keluarga, menjadi PNS bahkan bukan sekadar pilihan pekerjaan, melainkan simbol keberhasilan dan jaminan masa depan.
Akan tetapi, persepsi tersebut perlahan menghadapi tantangan perubahan zaman.
BKN memastikan minat masyarakat untuk menjadi PNS masih sangat tinggi.
Zudan mengatakan, rata-rata hanya sekitar 7 persen peserta seleksi yang berhasil masuk menjadi PNS.
“Semua masih berjalan normal, on the track. Peminat ke PNS tinggi sekali. Rata-rata yang masuk ke PNS hanya 7 persen dari seluruh peserta, jadi sangat tinggi persaingannya,” kata Zudan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa profesi PNS belum kehilangan daya tariknya.
Justru sebaliknya, jumlah peminat yang besar menunjukkan masih banyak masyarakat yang menginginkan kepastian karier sebagai aparatur negara.
Namun, tingginya persaingan untuk masuk tidak otomatis menjamin seseorang akan bertahan setelah diterima.
Di sinilah paradoksnya muncul.
Untuk menjadi ASN, seseorang harus bersaing dengan ribuan bahkan jutaan orang. Tetapi setelah berhasil masuk, sebagian justru memilih meninggalkan status tersebut.
Fenomena ini menunjukkan bahwa daya tarik sebuah pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh seberapa sulit seseorang mendapatkannya.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo melihat fenomena tersebut dalam konteks perubahan cara pandang generasi muda terhadap pekerjaan.
Menurut dia, generasi muda tidak lagi hanya mencari pekerjaan yang memberikan keamanan dan kepastian.
Mereka juga mempertimbangkan tantangan, fleksibilitas, ruang kreativitas, serta peluang pengembangan diri.
“Menurut saya karena bekerja sebagai ASN tidak kompetitif, selain insentifnya mungkin di bawah standar swasta, pekerjaannya juga tidak men-challenge anak-anak muda,” ujar Eko.
Pandangan tersebut berbeda dengan persepsi terhadap profesi ASN pada masa lalu.
PNS selama bertahun-tahun dikenal sebagai pekerjaan yang menawarkan stabilitas.
Jam kerja relatif teratur, status pekerjaan jelas, serta terdapat mekanisme pengembangan karier dan pensiun.
Namun, lanskap dunia kerja telah berubah.
Kemajuan teknologi dan berkembangnya ekonomi digital membuat pilihan karier menjadi semakin beragam.
Seseorang kini dapat bekerja secara mandiri, menjadi pekerja lepas, membangun perusahaan rintisan, menjalankan bisnis, atau bekerja untuk perusahaan global tanpa harus terikat pada pola kerja konvensional.
“Ya karena banyak pekerjaan yang sifatnya fleksibel dan mandiri pada saat ini, tidak harus datang ke kantor dan bekerja di mana saja,” kata Eko.
Karena itu, menurut dia, fleksibilitas dan kesempatan mengembangkan diri semakin menjadi pertimbangan penting bagi pekerja.
“Fleksibilitas dan pengembangan diri saat ini menjadi lebih penting dari karier dan kenyamanan,” ujarnya.
Meski terdapat ASN yang memilih keluar, fenomena tersebut tidak tepat jika langsung disimpulkan sebagai tanda bahwa profesi ASN sudah ditinggalkan masyarakat.
Data BKN justru menunjukkan hal sebaliknya.
Minat menjadi PNS masih tinggi. Persaingan masuk juga tetap ketat, dengan rata-rata hanya sekitar 7 persen peserta yang berhasil diterima.
Karena itu, persoalan 384 ASN yang mengundurkan diri lebih tepat dilihat sebagai perubahan hubungan antara pekerja dengan pekerjaannya.
Seseorang dapat menganggap ASN sebagai pilihan yang menarik sebelum masuk, tetapi setelah menjalani pekerjaan tersebut, realitas yang dihadapi bisa saja berbeda dari ekspektasi.
Pada titik itu, pertimbangannya bukan sekadar mengenai besaran penghasilan.
Beban kerja, lokasi penempatan, lingkungan kerja, pola birokrasi, ruang berinovasi, kesempatan belajar, jenjang karier, hingga peluang mengembangkan kehidupan profesional di luar pekerjaan dapat memengaruhi keputusan seorang pegawai untuk bertahan atau pergi.
Persoalan pengunduran diri ASN pada akhirnya bukan semata-mata mengenai berapa banyak pegawai yang keluar.
Yang lebih penting adalah mengapa mereka keluar dan siapa yang keluar.
Jika pegawai yang meninggalkan birokrasi memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan negara, persoalan tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.
Sebab, merekrut pegawai baru membutuhkan proses, waktu, anggaran, dan pelatihan.
Pemerintah bukan hanya membutuhkan aparatur yang mampu lolos seleksi, tetapi juga membutuhkan pegawai yang mampu bertahan, berkembang, dan memberikan kontribusi dalam jangka panjang.
Karena itu, fenomena pengunduran diri perlu menjadi bahan evaluasi bagi pengelolaan sumber daya
manusia aparatur.
Apakah sistem kerja telah cukup fleksibel? Apakah birokrasi memberikan ruang inovasi yang memadai? Apakah jalur pengembangan karier mampu memenuhi kebutuhan generasi baru? Dan apakah sistem penghargaan mampu bersaing dengan peluang yang tersedia di luar pemerintahan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin penting di tengah perubahan karakter tenaga kerja.
Eko Prasojo bahkan mengingatkan, jika sistem ASN tidak beradaptasi dengan perubahan zaman, persoalan tersebut dapat menjadi lebih serius.
Menurut dia, birokrasi perlu bergerak menuju sistem yang lebih fleksibel, datar, dan adaptif.
“Akan bersifat permanen dan lebih serius ke depannya, jika tidak ada perubahan radikal dalam sistem ASN yang fleksibel, flat dan agile,” ujarnya.
Kekhawatirannya bukan semata-mata pada jumlah ASN yang mengundurkan diri, melainkan kemungkinan birokrasi kehilangan talenta terbaik dari generasi muda.
“Sangat buruk, karena kita tidak mendapatkan calon terbaik dari generasi emas yang hidup pada zamannya,” kata Eko.
Peringatan tersebut menjadi penting karena pemerintah saat ini tidak hanya berhadapan dengan kebutuhan untuk mengisi formasi ASN, tetapi juga tantangan mendapatkan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perubahan teknologi, tuntutan pelayanan publik, serta dinamika masyarakat.
Pada akhirnya, 384 ASN yang memilih keluar tanpa hak pensiun bukanlah angka yang menunjukkan eksodus besar-besaran dari birokrasi.
Sebanyak 384 orang hanya sekitar 14 persen dari 2.722 orang yang tercatat dalam data pengunduran diri ASN Semester I 2026. Mayoritas lainnya berkaitan dengan perubahan status kepegawaian dan proses pensiun.
Namun, angka tersebut tetap menyimpan cerita penting.
Di tengah jutaan orang yang masih memandang ASN sebagai pekerjaan bergengsi dan aman, ada ratusan orang yang setelah berhasil masuk justru memilih keluar.
Fenomena itu menunjukkan bahwa ukuran pekerjaan ideal sedang berubah.
Kepastian tidak lagi selalu menjadi jawaban.
Bagi sebagian pekerja, terutama generasi muda, pekerjaan juga harus memberikan ruang untuk berkembang, berkreasi, memiliki fleksibilitas, serta menawarkan tantangan yang sesuai dengan kemampuan dan aspirasi mereka.
Karena itu, tantangan pemerintah ke depan bukan hanya memastikan masyarakat tetap tertarik menjadi ASN.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan mereka yang telah berhasil direkrut memiliki alasan yang cukup kuat untuk tetap tinggal, berkembang, dan memberikan kemampuan terbaiknya bagi negara.
Sebab, dalam persaingan memperebutkan talenta, pemerintah tidak hanya bersaing dengan sesama instansi.
Pemerintah juga bersaing dengan dunia usaha, teknologi, ekonomi digital, dan semakin beragamnya pilihan karier yang tersedia bagi generasi baru.
Ervinna
