DetikSR.id Jakarta, Indonesia bersama Belanda resmi menjadi tuan rumah bersama atau co-host United Nations Peacekeeping Ministerial (UNPM) 2027. Forum tingkat menteri yang membahas masa depan operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut akan digelar di Jakarta pada kuartal IV 2027.
Penetapan Indonesia dan Belanda sebagai co-host diumumkan melalui proses serah terima penyelenggaraan UNPM dalam pertemuan Special Committee on Peacekeeping Operations di Markas Besar PBB, New York, pada 17 September 2026. Serah terima dilakukan oleh Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius selaku tuan rumah UNPM 2025 kepada Indonesia dan Belanda.
Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi, mengatakan penyelenggaraan UNPM 2027 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong penguatan komitmen politik negara-negara anggota PBB terhadap operasi perdamaian.
“Melalui kepemimpinan bersama ini, Indonesia berupaya menggalang dukungan politik, mendorong kerja sama internasional yang inklusif, serta memastikan operasi perdamaian PBB tetap efektif, responsif, dan didukung dengan sumber daya memadai,” ujar Umar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, pada (19/9/2026).
Forum tersebut merupakan salah satu forum utama PBB yang mempertemukan pemerintah negara anggota untuk membahas dukungan politik dan kontribusi konkret bagi operasi pemeliharaan perdamaian.
PBB menyebut UN Peacekeeping Ministerial sebagai forum unggulan yang menjadi tempat negara-negara menyampaikan komitmen terhadap kebutuhan personel, kemampuan operasional, sumber daya, serta efektivitas misi perdamaian.
Pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah,
bagi Indonesia UNPM 2027 memiliki arti strategis karena untuk pertama kalinya forum tingkat menteri tersebut akan diselenggarakan di Indonesia.
Serah terima penyelenggaraan di New York turut dihadiri Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, Duta Besar Umar Hadi, serta Wakil Tetap Belanda untuk PBB Lise Grégoire-van Haaren.
Hadir pula jajaran pejabat senior PBB, yakni Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Dukungan Operasional Atul Khare, serta Wakil Sekretaris Jenderal untuk Strategi Manajemen, Kebijakan, dan Kepatuhan Catherine Pollard.
Indonesia bukan pemain baru dalam agenda pemeliharaan perdamaian PBB. Sebelum ditunjuk sebagai tuan rumah UNPM 2027, Indonesia bersama sejumlah negara juga telah terlibat dalam rangkaian proses persiapan UNPM 2025. Pada Februari 2025, misalnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tuan rumah bersama pertemuan persiapan mengenai masa depan pemeliharaan perdamaian PBB di Bogor.
Lebih dari enam dekade kontribusi Indonesia
Penunjukan tersebut juga tidak terlepas dari rekam jejak Indonesia sebagai salah satu negara kontributor personel pemeliharaan perdamaian PBB.
Indonesia pertama kali mengirimkan personel dalam misi perdamaian PBB pada 1957 melalui United Nations Emergency Force (UNEF) di Sinai, Mesir. Menurut keterangan Kemlu, sejak saat itu Indonesia telah mengirimkan lebih dari 60.000 personel untuk berbagai operasi pemeliharaan perdamaian PBB di sejumlah wilayah konflik.
Kontribusi tersebut menempatkan isu keselamatan personel sebagai salah satu kepentingan penting bagi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, operasi perdamaian PBB menghadapi lingkungan yang semakin kompleks, termasuk ancaman terhadap personel, perubahan karakter konflik, tuntutan perlindungan warga sipil, serta kebutuhan terhadap kemampuan teknologi dan dukungan logistik yang lebih memadai.
Risiko itu kembali terlihat dalam penugasan Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Pada Maret 2026, dua peacekeeper Indonesia tewas dalam sebuah ledakan yang menghancurkan kendaraan mereka di dekat Bani Hayyan, Lebanon Selatan.
PBB kemudian mencatat satu lagi peacekeeper Indonesia meninggal pada April setelah mengalami luka dalam insiden sebelumnya. PBB secara resmi mengecam serangan terhadap personel UNIFIL dan menegaskan pentingnya keselamatan serta keamanan pasukan penjaga perdamaian.
Dengan pengalaman tersebut, isu perlindungan personel diperkirakan menjadi salah satu kepentingan yang relevan dalam agenda Indonesia sebagai tuan rumah UNPM 2027.
Keselamatan pasukan menjadi tantangan utama
Penyelenggaraan UNPM 2027 berlangsung ketika operasi pemeliharaan perdamaian PBB menghadapi perubahan lingkungan keamanan global.
PBB saat ini menjalankan sejumlah operasi di kawasan seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Sahara Barat, Golan, Siprus, Kosovo, Abyei, serta kawasan India-Pakistan dan Timur Tengah.
Pada saat yang sama, kebutuhan terhadap operasi perdamaian tidak hanya menyangkut jumlah personel. Mandat misi semakin menuntut kemampuan untuk melindungi warga sipil, mendukung proses politik, bekerja dengan otoritas lokal, menghadapi ancaman baru, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.
PBB mencatat sekitar 60.000 personel militer saat ini bertugas dalam operasi pemeliharaan perdamaian dari lebih dari 120 negara. Personel tersebut bekerja bersama polisi dan unsur sipil PBB untuk menjaga stabilitas, melindungi masyarakat serta mendukung proses perdamaian.
Karena itu, pembahasan mengenai masa depan peacekeeping tidak lagi sebatas soal pengerahan pasukan. Persoalan kemampuan intelijen, teknologi, mobilitas, perlindungan personel, dukungan medis, logistik, perlindungan warga sipil dan kapasitas negara-negara kontributor juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan operasi.
Dorong solusi politik, bukan sekadar pengerahan pasukan. Indonesia menilai operasi pemeliharaan perdamaian harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan.
Keberadaan pasukan PBB di wilayah konflik, menurut posisi yang disampaikan Indonesia, perlu berjalan beriringan dengan penguatan solusi politik dan pembangunan perdamaian pascakonflik atau post-conflict peacebuilding.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena pengerahan pasukan pada dasarnya tidak dapat menggantikan proses politik yang diperlukan untuk menyelesaikan akar konflik.
PBB sendiri dalam kajian mengenai masa depan peacekeeping menekankan perlunya model operasi yang lebih adaptif, berorientasi pada manusia, memiliki fokus politik yang kuat, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan karakter ancaman dan perkembangan teknologi. Kajian tersebut juga menyoroti keterkaitan antara pemeliharaan perdamaian, pencegahan konflik, pembangunan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks itulah, Jakarta pada 2027 akan menjadi panggung diplomasi penting bagi Indonesia untuk mempertemukan negara anggota PBB, negara kontributor pasukan dan polisi, serta organisasi internasional dalam membahas arah masa depan operasi perdamaian.
Jakarta membawa agenda Indonesia ke forum global,
bagi Indonesia UNPM 2027 bukan hanya agenda konferensi internasional.
Forum tersebut memberikan ruang bagi Jakarta untuk membawa pengalaman panjang Indonesia sebagai kontributor pasukan ke dalam perdebatan mengenai masa depan peacekeeping.
“Penyelenggaraan UNPM 2027 di Jakarta akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendorong political commitments dan solusi bersama dalam menjawab tantangan pemeliharaan perdamaian, sekaligus memperkuat kerja sama antara negara anggota, negara kontributor pasukan, dan PBB,” kata Umar.
Dengan demikian, keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah nantinya tidak hanya akan diukur dari penyelenggaraan forum secara teknis, tetapi juga dari sejauh mana pertemuan tersebut menghasilkan komitmen politik dan dukungan konkret bagi operasi perdamaian PBB.
Di tengah konflik yang semakin kompleks, keterbatasan sumber daya dan meningkatnya risiko bagi personel di lapangan, UNPM 2027 akan menjadi ruang untuk menguji kembali satu pertanyaan mendasar, bagaimana memastikan misi perdamaian PBB tetap mampu menjalankan mandatnya secara efektif sekaligus melindungi mereka yang dikirim ke wilayah konflik atas nama perdamaian.
Jakarta akan menjadi tempat negara-negara anggota PBB menjawab tantangan tersebut secara bersama.
Ervinna
