DetikSR.id Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 368 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 282 orang merupakan guru. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran aparatur pemerintah, khususnya tenaga pendidik, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pendidikan di Ibu Kota.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu berlangsung di Balai Kota Jakarta, pada (14/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang baru dilantik, terutama para guru yang dinilai memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
“Baru saja saya melantik 368 pejabat fungsional di Pemerintah DKI Jakarta dan terbanyak dari jumlah itu, 282 adalah guru,” kata Pramono seusai pelantikan.
Menurut Pramono, guru memiliki kontribusi penting dalam mendorong kemajuan pendidikan di Jakarta. Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari dedikasi, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya.
Ia juga menyebut Jakarta kini menempati posisi teratas sebagai kota pelajar di Indonesia. Capaian tersebut, menurut dia, menjadi salah satu alasan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kebijakan pendidikan dan memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.
“Jakarta yang selama ini tidak pernah menjadi kota pelajar nomor satu, sekarang Jakarta menjadi kota pelajar nomor satu di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pendidikan Jadi Instrumen Memutus Kemiskinan
Pramono menegaskan, pendidikan merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan Jakarta. Perhatiannya terhadap sektor tersebut juga dipengaruhi latar belakang keluarganya yang berasal dari kalangan guru.
Ia berpandangan bahwa pendidikan bukan sekadar sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga instrumen penting untuk memperluas kesempatan sosial dan ekonomi masyarakat.
Melalui pendidikan yang berkualitas, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki taraf hidup dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Untuk membuat bangsa ini semakin maju, termasuk di dalamnya memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga yang tidak mampu, maka pendidikan adalah kunci yang utama,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih adil. Pemerintah daerah, dalam hal ini, dituntut tidak hanya meningkatkan capaian pendidikan secara umum, tetapi juga memastikan kelompok masyarakat rentan memperoleh kesempatan belajar yang setara.
IPM Jakarta Capai 85,05
Selain menyoroti sektor pendidikan, Pramono turut menyampaikan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta yang disebutnya berada di peringkat pertama secara nasional, dengan nilai 85,05.
IPM merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Karena itu, capaian IPM tidak hanya mencerminkan perkembangan sektor pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pramono berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja sama seluruh jajaran Pemprov Jakarta. Menurut dia, pembangunan manusia membutuhkan kesinambungan kebijakan dan pelaksanaan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, capaian indikator pembangunan perlu terus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh warga, termasuk pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan kualitas pembelajaran di sekolah.
Pramono Ingatkan Jabatan Adalah Amanah
Dalam arahannya kepada para pejabat yang baru dilantik, Pramono mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai pemberian jabatan sekaligus menjadi ujian terhadap integritas, sikap, dan perilaku seseorang dalam menjalankan kewenangannya.
“Jabatan itu adalah amanah, dan ujian seseorang itu ketika diberi jabatan. Sebelum diberi jabatan sebenarnya orang itu belum teruji. Tetapi begitu diberikan jabatan, apakah perilakunya berubah atau tidak?” tuturnya.
Pramono meminta para pejabat tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa jabatan bukan semata-mata bentuk pengakuan atas kedudukan seseorang, melainkan tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat.
Bagi para pejabat fungsional, termasuk guru, tanggung jawab tersebut perlu diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang profesional, peningkatan kompetensi, serta komitmen terhadap standar pelayanan di bidang masing-masing.
Pelantikan 368 pejabat fungsional itu diharapkan dapat memperkuat kinerja birokrasi Pemprov Jakarta. Khusus di sektor pendidikan, keberadaan 282 guru yang dilantik menjadi bagian dari upaya memperkuat peran tenaga pendidik dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah pejabat yang dilantik atau capaian indikator pembangunan, melainkan juga oleh kemampuan setiap pejabat menerjemahkan amanah jabatan menjadi pelayanan yang berkualitas, adil, dan berdampak nyata bagi masyarakat Jakarta.
Ervinna
