DetikSR.id Jakarta, Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik investasi global di sektor energi bersih, seiring meningkatnya minat lembaga keuangan internasional terhadap pengembangan energi terbarukan dan percepatan transisi energi nasional.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, saat mendapat kehormatan mewakili Indonesia dalam forum Global Finance Summit 2026 yang berlangsung dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki.
Dalam forum yang diselenggarakan Bloomberg Philanthropies, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), World Bank Group, dan European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) tersebut, Eddy menjadi pembicara dalam panel bertajuk Global Perspectives on Financing the Energy Transition: Lessons from Country Platforms.
Di hadapan para pemimpin dunia, pejabat pemerintah, serta pelaku keuangan internasional, Eddy memaparkan potensi investasi energi terbarukan Indonesia yang dinilai semakin terbuka, sekaligus menekankan pentingnya kesiapan proyek dan kepastian regulasi untuk mengonversi minat investor menjadi realisasi investasi.
Eddy mengungkapkan, dalam pertemuan dengan delapan hingga sembilan institusi keuangan internasional pada London Climate Action Week 2026, teridentifikasi potensi investasi sekitar US$1 miliar untuk proyek energi terbarukan di Indonesia. Investasi tersebut berpotensi mendukung pengembangan pembangkit listrik dengan kapasitas mencapai 1,2 gigawatt (GW), terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung.
“Minat investor terhadap sektor energi Indonesia sangat besar. Tantangannya adalah memastikan proyek dapat segera berjalan melalui kepastian perjanjian jual beli listrik (PPA), proses persetujuan yang lebih cepat, serta kerangka hukum dan kebijakan yang memberikan kepercayaan kepada investor,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis pada (13/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga memaparkan program pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) yang menjadi salah satu agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.
Program ambisius tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$100 miliar. Dari jumlah itu, sekitar 70 persen atau US$70 miliar diharapkan dapat dipenuhi melalui partisipasi investor swasta dan Independent Power Producers (IPP).
Menurut Eddy, pengembangan PLTS dalam skala besar tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas pembangkit energi bersih, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.
Ia menyebut program tersebut diperkirakan mampu menghemat subsidi listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun, mengurangi konsumsi solar hingga 6 juta kiloliter, serta mendorong pertumbuhan industri manufaktur panel surya dalam negeri dengan kapasitas produksi mencapai 50 GW per tahun.
“Ini merupakan peluang untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membangun ekosistem industri energi bersih yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.
Selain pengembangan pembangkit, Eddy menyoroti kebutuhan pembangunan jaringan transmisi listrik melalui proyek Super Grid sepanjang 48.000 kilometer.
Infrastruktur tersebut diperlukan untuk menghubungkan pusat-pusat potensi energi terbarukan dengan wilayah yang memiliki kebutuhan listrik tinggi. Dengan demikian, pengembangan energi bersih tidak berhenti pada pembangunan pembangkit, tetapi juga didukung sistem transmisi yang mampu menyalurkan listrik secara optimal.
Eddy mengungkapkan, kebutuhan investasi jaringan transmisi diperkirakan mencapai US$2,7 miliar per tahun. Namun, realisasi investasi pada 2025 baru mencapai sekitar US$1,02 miliar.
Kesenjangan tersebut, menurutnya, membuka ruang partisipasi yang luas bagi sektor swasta dan investor internasional untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.
“Kesenjangan investasi infrastruktur jaringan listrik ini merupakan peluang besar bagi masuknya modal swasta. Indonesia akan berupaya menghadirkan model investasi yang bankable, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan kemitraan strategis dengan investor global,” kata Eddy.
Dorong Komitmen Investasi Menjadi Proyek Nyata
Eddy menegaskan, keberhasilan platform pembiayaan transisi energi tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi yang diumumkan dalam forum internasional. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari jumlah proyek yang benar-benar direalisasikan hingga mencapai tahap financial close atau penutupan pembiayaan.
Menurutnya, Indonesia perlu memastikan setiap peluang investasi didukung kesiapan proyek, skema pembiayaan yang layak secara komersial, kepastian regulasi, serta pembagian risiko yang proporsional antara pemerintah dan investor.
“Keberhasilan platform pembiayaan transisi energi harus diukur dari berapa banyak proyek yang benar-benar terealisasi dan mencapai financial close. Komitmen investasi harus diterjemahkan menjadi proyek yang berjalan, dengan skema pembiayaan yang dapat direplikasi,” tegasnya.
Eddy berharap partisipasi Indonesia dalam Global Finance Summit 2026 dapat semakin memperkuat kepercayaan investor internasional terhadap prospek pengembangan energi bersih nasional.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, parlemen, sektor swasta, dan lembaga keuangan global untuk mempercepat transisi energi sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Forum Global Finance Summit 2026 tersebut turut dihadiri Presiden World Bank Group Ajay Banga serta sejumlah kepala negara dan menteri bidang ekonomi dari berbagai negara dalam rangkaian COP31 di Antalya, Turki.
Melalui berbagai agenda pengembangan PLTS, pembangunan Super Grid, dan penguatan kemitraan pembiayaan internasional, Indonesia berupaya membuka ruang investasi yang lebih luas bagi sektor energi bersih.
Tantangan berikutnya adalah memastikan peluang dan komitmen global tersebut dapat diterjemahkan menjadi proyek konkret yang memberikan manfaat langsung bagi ketahanan energi dan perekonomian nasional.
Ervinna
