DetikSR.id Jakarta, Bank Indonesia (BI) dan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) memperkuat kemitraan strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperluas kerja sama di sektor kebanksentralan. Kolaborasi ini mencakup kebijakan moneter, stabilitas keuangan, sistem pembayaran lintas negara, inovasi keuangan digital hingga penguatan keamanan siber.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur BSP Eli M. Remolona Jr. dan Gubernur BI Destry Damayanti pada 13 November 2026. Kerja sama ini menjadi langkah strategis kedua bank sentral dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global, percepatan transformasi teknologi, serta kompleksitas risiko di sektor keuangan.
MoU tersebut dibangun di atas hubungan kelembagaan dan kemitraan strategis yang telah berlangsung lama, baik melalui kerja sama bilateral maupun berbagai inisiatif regional. Melalui kesepakatan ini, kedua bank sentral memiliki kerangka kolaborasi yang lebih komprehensif untuk memperdalam koordinasi dan pertukaran pengetahuan di berbagai bidang kebanksentralan.
Ruang lingkup kerja sama meliputi kebijakan moneter dan makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi, inovasi keuangan digital, serta keamanan siber.
Kolaborasi juga mencakup pengembangan keuangan berkelanjutan, keuangan syariah, inklusi keuangan, serta penguatan upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, kedua institusi akan mendorong pemanfaatan data dan informasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta bidang strategis lainnya yang disepakati bersama.
Gubernur BSP Eli M. Remolona Jr. menegaskan bahwa penguatan kerja sama antarbank sentral semakin penting seiring meningkatnya keterhubungan sistem keuangan global dan pesatnya perubahan lanskap ekonomi.
“Kerja sama ini sangat krusial di saat bank sentral harus menghadapi ketidakpastian yang meningkat, perubahan teknologi yang cepat, risiko keamanan siber, serta transformasi sistem pembayaran yang terus berlangsung. Dengan saling berbagi pengalaman dan bekerja sama, kita dapat merespons tantangan-tantangan bersama ini secara lebih efektif,” ujarnya dalam keterangan resmi, pada (13/11/2026).
Senada, Gubernur BI Destry Damayanti menekankan bahwa kemitraan antarbank sentral perlu diwujudkan melalui kolaborasi konkret yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.
Menurut Destry, MoU tersebut mencerminkan komitmen BI dan BSP untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk pengembangan transaksi mata uang lokal dan pembayaran lintas negara.
Melalui kesepakatan ini, kedua bank sentral diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas dalam merespons berbagai tantangan sistem keuangan sekaligus memanfaatkan peluang baru di masa mendatang.
BI Longgarkan Likuiditas, Outstanding SRBI Turun ke Rp900 Triliun
Di tengah penguatan kerja sama regional tersebut, Bank Indonesia juga terus melakukan penyesuaian kebijakan moneter domestik, khususnya dalam pengelolaan likuiditas perbankan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengurangi penempatan dana melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara bertahap dan terukur.
Kebijakan ini diarahkan untuk memperbesar ketersediaan likuiditas jangka pendek di pasar uang, terutama setelah BI menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dari 9% menjadi 7%.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, mengatakan penyesuaian penerbitan SRBI akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan kebutuhan likuiditas industri perbankan.
“SRBI secara perlahan akan terus kita kurangi secara terukur dengan melihat dinamika yang ada,” ujar Erwin dalam Taklimat Media di Kantor BI, Jakarta, 23 Oktober 2026.
Erwin mengungkapkan, posisi outstanding SRBI yang sebelumnya sempat mencapai puncak sekitar Rp1.070 triliun kini telah menyusut menjadi sekitar Rp900 triliun. Penurunan tersebut telah mengembalikan likuiditas ke pasar sekitar Rp150 triliun dibandingkan posisi tertingginya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BI menata kembali komposisi likuiditas di pasar uang, sehingga dana yang sebelumnya terserap melalui instrumen moneter dapat lebih tersedia untuk mendukung aktivitas perbankan.
Pemangkasan GWM Tambah Likuiditas Perbankan Rp90 Triliun
Selain mengurangi SRBI, BI juga mengoptimalkan kebijakan GWM untuk memperkuat ruang likuiditas perbankan.
Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Firman Mochtar, menjelaskan bahwa penurunan GWM dari 9% menjadi 7% mencakup pengurangan porsi dana yang wajib ditempatkan di BI sebesar 1 poin persentase.
Penyesuaian tersebut diperkirakan menambah likuiditas perbankan sekitar Rp90 triliun, di luar dampak penyesuaian komponen Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
“Penurunan GWM tadi adalah bagian dari upaya kita untuk menyeimbangkan kembali likuiditas di pasar uang dan di perbankan,” kata Firman.
Ia menjelaskan, kalibrasi kebutuhan likuiditas dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta dampak penempatan dana pemerintah di bank umum.
Kombinasi penurunan GWM dan pengurangan SRBI mencerminkan upaya BI menjaga keseimbangan antara stabilitas moneter dan kebutuhan likuiditas sektor perbankan.
Ketersediaan likuiditas yang memadai diharapkan dapat memperkuat kapasitas bank dalam menyalurkan kredit, menjaga kelancaran transaksi di pasar uang, serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan suku bunga ke sektor riil.
Perkuat Fondasi Keuangan di Tengah Ketidakpastian Global
Penguatan kerja sama BI dan BSP serta penyesuaian instrumen moneter domestik menunjukkan dua agenda penting bank sentral saat ini: memperkuat ketahanan sistem keuangan melalui kolaborasi regional dan memastikan likuiditas domestik tetap memadai untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Di satu sisi, kerja sama bilateral membuka ruang koordinasi yang lebih luas dalam menghadapi risiko lintas negara, termasuk ancaman siber dan perubahan teknologi sistem pembayaran. Di sisi lain, pengelolaan SRBI dan GWM menjadi instrumen penting untuk memastikan likuiditas perbankan tidak terhambat oleh penyerapan dana dalam instrumen moneter.
Ke depan, efektivitas kedua agenda tersebut akan sangat ditentukan oleh implementasi konkret, konsistensi kebijakan, serta kemampuan bank sentral menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ervinna
