DetikSR.id Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Tanah Abang merupakan milik negara.
Pemerintah memastikan proyek pembangunan tetap berjalan sesuai rencana meski muncul klaim dari pihak lain.
Penegasan ini disampaikan menyusul pernyataan Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall atau Hercules, yang sebelumnya menyebut lahan tersebut bukan aset negara.
Ara, sapaan akrab Maruarar, mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan konfirmasi langsung kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasydin, serta Kepala Badan Pengelola BUMN, Dony Oskaria.
Hasilnya, dipastikan lahan tersebut merupakan milik negara.
“Dari Dirut KAI saya sudah tanyakan, memang itu adalah tanah milik negara. Kita akan tindak lanjuti dan kita yakin itu milik negara,” ujar Ara dalam keterangannya pada (16/4/2026).
Ia menegaskan, pemerintah akan tetap berpegang pada hasil konfirmasi resmi apabila terdapat pihak yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Menurutnya, aset negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Pembangunan rusun subsidi di Tanah Abang merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ara menyebut, pemanfaatan lahan tersebut telah melalui kajian matang sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan proyek.
“Tentu itu sudah dikaji dan kita harus menggunakan aset negara bagi kepentingan rakyat kita,” katanya.
Pemerintah pun memastikan program ini akan terus dilanjutkan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan padat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan BUMN dalam rapat di Istana Kepresidenan di Jakarta. Rapat tersebut membahas percepatan pembangunan hunian di bantaran rel kereta api, termasuk di kawasan strategis seperti Tanah Abang.
Dalam pertemuan itu turut hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Dirut KAI Bobby Rasydin.
Ara menyampaikan bahwa pembangunan hunian tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga di sejumlah kota besar lain seperti Bandung dan Medan.
“Di banyak tempat. Di Tanah Abang itu lahan negara sangat strategis, di Bandung sangat strategis, di Medan sangat strategis. Kita menggunakan itu untuk kepentingan rakyat dan negara harus hadir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ara menegaskan pemerintah akan mengambil kembali lahan negara yang selama ini dikuasai pihak-pihak tidak bertanggung jawab, termasuk di kawasan Tanah Abang. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Pemerintah juga mengedepankan sinergi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan program berjalan efektif. Dukungan turut datang dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui kajian serta pengembangan teknologi hunian.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan hunian yang efisien, modern, dan sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya di kawasan padat seperti Tanah Abang.
Ervinna
