DetikSR.id Jakarta, Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat pasokan sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah periode paceklik yang berlangsung saat ini. Berbagai langkah tersebut ditempuh untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan akibat kondisi cuaca serta menekan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, kondisi pangan pada 2026 berbeda dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada 2025, periode September hingga Desember berlangsung dalam kondisi kemarau basah, sehingga curah hujan masih cukup mendukung aktivitas penanaman padi di sejumlah daerah.
Kondisi tersebut membuat produksi dan pasokan beras relatif lebih terjaga. Namun, situasi pada tahun ini perlu mendapat perhatian lebih serius karena pemerintah harus mengantisipasi potensi penurunan produksi dan kenaikan harga di tengah periode paceklik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian PPN/Bappenas, harga beras medium pada periode Januari-September 2026 meningkat dari Rp13.857 per kilogram menjadi Rp14.060 per kilogram. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp203 per kilogram.
Sementara itu, harga beras premium meningkat dari Rp15.505 per kilogram menjadi Rp15.794 per kilogram, atau naik sekitar Rp289 per kilogram.
Kenaikan harga tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan beras premium.
Kelangkaan beras premium kemudian memberikan tekanan terhadap harga beras secara umum.
Untuk merespons perkembangan tersebut, pemerintah memutuskan sejumlah langkah strategis dengan mengutamakan penambahan pasokan ke pasar, percepatan distribusi bantuan pangan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang rentan terhadap kenaikan harga pangan.
Langkah pertama yang ditempuh pemerintah adalah menambah penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium sebanyak 1 juta ton hingga Desember 2026.
Tambahan pasokan tersebut ditujukan terutama untuk memperkuat ketersediaan beras di pasar, termasuk pasar tradisional, sehingga kenaikan harga dapat ditekan dan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.
Beras SPHP nantinya dijual dengan harga sekitar Rp12.000-Rp12.500 per kilogram.
“Kalau harga naik Rp100 sampai Rp200, kita respons dengan menambah supply. Kita banjiri pasar dengan beras SPHP sehingga harga bisa kita turunkan kembali,” kata Zulhas, pada (9/9/2026).
Menurut dia, penambahan pasokan merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meredam gejolak harga. Dengan memperbanyak beras yang masuk ke pasar, pemerintah berharap keseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat kembali terjaga.
Selain memperkuat pasokan di pasar, pemerintah meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat.
Bantuan tersebut menyasar masyarakat pada desil 1 hingga desil 4, dengan total penerima sekitar 33,2 juta penerima.
Program bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Juli-September 2026. Penyaluran bantuan akan dirapel sehingga masyarakat menerima total 30 kilogram beras sekaligus.
Zulhas meminta Bulog menyelesaikan proses penyaluran bantuan tersebut pada September 2026 agar beras dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Ini kita minta Bulog selesaikan dalam bulan ini. Jadi masyarakat menerima sekaligus 30 kilogram. Kita ingin beras benar-benar sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Percepatan distribusi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga berpendapatan rendah sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas.
Pemerintah juga memutuskan menambah penyaluran bantuan pangan sebanyak 1 juta ton untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga konsumsi masyarakat tetap berjalan sekaligus memastikan kelompok masyarakat berpendapatan rendah memperoleh akses pangan dengan harga yang terjangkau.
Dengan tambahan pasokan melalui bantuan pangan, pemerintah berharap tekanan terhadap daya beli masyarakat dapat diminimalkan, terutama jika harga komoditas pangan mengalami kenaikan selama periode paceklik.
Tidak hanya beras, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga jagung akibat penurunan produksi selama musim kemarau.
Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap ketersediaan jagung bagi peternak kecil dan pelaku usaha peternakan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pasalnya, jagung merupakan salah satu komponen penting dalam pakan ternak sehingga kenaikan harganya dapat meningkatkan biaya produksi peternak.
Saat ini, Bulog memiliki sekitar 130 ribu ton stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dari realisasi pengadaan sekitar 234 ribu ton. Pemerintah menargetkan total pengadaan CJP mencapai 1 juta ton.
Dari stok tersebut, pemerintah menyiapkan sekitar 150 ribu ton untuk dialokasikan melalui program SPHP Jagung bagi peternak UMKM.
Kebijakan ini tidak ditujukan untuk industri peternakan skala besar, melainkan difokuskan kepada peternak kecil yang dinilai lebih rentan terhadap perubahan harga bahan baku pakan.
“Kita ingin peternak-peternak UMKM tidak terkena dampak kenaikan harga jagung. Musim kemarau membuat produksi turun dan harga naik, sehingga supply untuk peternak harus kita jaga,” jelas Zulhas.
Pemerintah juga menyiapkan solusi untuk meredam kenaikan harga tepung beras. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan stok beras yang telah berusia lebih dari 12 bulan dan mengalami penurunan mutu, tetapi masih layak digunakan sebagai bahan baku industri tepung beras.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan stok beras sekaligus menambah pasokan bahan baku bagi industri pengolahan.
Kementerian Perindustrian memperkirakan kebutuhan beras untuk bahan baku industri tepung beras mencapai sekitar 380.000 ton.
Pemerintah kemudian memutuskan beras dengan mutu yang telah menurun tersebut dapat dilelang dengan harga minimal Rp11.000 per kilogram untuk selanjutnya diolah oleh industri menjadi tepung beras.
“Beras yang kurang mutu ini bisa dibeli oleh pabrik tepung untuk dijadikan tepung. Jadi kita harapkan kenaikan harga tepung beras juga bisa kita tekan,” pungkas Zulhas.
Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah berupaya menjaga stabilitas pangan dari sisi ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan harga.
Penambahan beras SPHP dan bantuan pangan diarahkan untuk menjaga pasokan beras di tingkat masyarakat, sementara intervensi jagung ditujukan untuk melindungi peternak UMKM dari tekanan biaya produksi.
Di sisi lain, pemanfaatan beras yang mengalami penurunan mutu untuk bahan baku tepung menjadi langkah untuk mengoptimalkan stok yang tersedia sekaligus menjaga kesinambungan pasokan industri pangan.
Pemerintah berharap kombinasi kebijakan tersebut mampu mencegah kenaikan harga pangan yang lebih tinggi selama periode paceklik serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi hingga memasuki periode produksi berikutnya.
Ervinna
