DetikSR.id JAKARTA – Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Aji Rahmadi, S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk memperkuat kinerja penegakan hukum di wilayah Jakarta Timur. Hal itu disampaikannya dalam wawancara khusus di ruang kerjanya pada Selasa (2/12/2025), sehari setelah dirinya mulai aktif menjalankan tugas pasca dilantik pada 1 Desember 2025.
Aji yang sebelumnya bertugas di bidang Intelijen mengaku bahwa jabatan barunya merupakan tantangan sekaligus kesempatan untuk memperluas pengabdian.
“Ini merupakan promosi jabatan bagi saya. Latar belakang saya sebelumnya di Intel, dan kini saya diberi amanah untuk memimpin Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur,” ujarnya.
Fokus Penanganan Perkara yang Menarik Perhatian Publik
Sebagai daerah dengan dinamika sosial tinggi, Jakarta Timur kerap menghadirkan perkara-perkara yang menjadi sorotan masyarakat. Aji menegaskan bahwa penyelesaian perkara umum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tetap humanis.
“Perkara yang menarik perhatian masyarakat, terutama kasus-kasus anarkis, harus kita tangani dengan cermat. Contohnya peristiwa Narko kemarin yang kini memasuki tahap pembuktian di persidangan. Harapan saya, prosesnya dapat berjalan baik hingga putusan tanpa menimbulkan permasalahan lanjutan,” kata Aji.
Ia menambahkan, bahwa integritas dan profesionalitas menjadi dasar utama bagi seluruh jaksa di bawah koordinasinya.
“Bidang Pidum harus mampu menunjukkan kerja yang profesional, berintegritas, dan tetap humanis. Itu prinsip yang akan terus saya dorong,” ujarnya.
Adaptasi Budaya Kerja dan Tantangan Kota Metropolitan
Aji yang berasal dari Solo menyadari bahwa Jakarta Timur memiliki karakter sosial yang jauh berbeda. Ia melihat perbedaan kultur sekaligus tingginya intensitas perkara sebagai tantangan tersendiri.
“Dari Solo ke Jakarta Timur tentu tantangannya besar. Perkara di sini lebih kompleks dan volume pekerjaannya sangat tinggi. Tapi ini menjadi ruang pembelajaran dan kesempatan memperkuat harmonisasi dalam penerapan hukum di lapangan,” tuturnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media.
“Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat. Saya berharap kerja sama yang saling mendukung dapat terus terjalin,” tambahnya.
Kejaksaan Bersiap Menghadapi Penerapan KUHP dan KUHAP Baru 2 Januari 2026
Salah satu agenda besar yang kini dibebankan kepada jajaran Pidana Umum adalah persiapan transisi hukum nasional. Mulai 2 Januari 2026, UU KUHP dan KUHAP yang baru akan resmi diberlakukan.
Aji menegaskan bahwa internalisasi pengetahuan, pemahaman, dan teknis penerapan regulasi baru harus dipercepat di seluruh jajaran.
“Kami harus segera melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada para jaksa fungsional agar seluruhnya siap menyambut masa transisi. Kesiapan SDM menjadi kunci agar penegakan hukum tidak terganggu,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penerapan aturan baru tidak dapat dilakukan tergesa-gesa, melainkan harus menunggu petunjuk teknis dari Kejaksaan Agung.
“Kita menunggu arahan dan petunjuk dari Kejaksaan Agung karena banyak aspek baru yang akan diterapkan. Penting bagi kami memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
Komitmen Penguatan Kinerja Pidum ke Depan
Aji menutup wawancara dengan menegaskan kembali bahwa masa transisi, tingginya beban perkara, dan karakteristik wilayah Jakarta Timur akan menjadi tantangan sekaligus fokus kerja utamanya ke depan.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh jajaran Pidum dapat bekerja harmonis, profesional, dan adaptif terhadap perubahan. Itu yang akan saya dorong selama masa tugas saya di sini,” ucapnya.
Dengan pengalaman di bidang Intelijen dan mandat baru di Pidana Umum, Aji Rahmadi diharapkan mampu memperkuat kualitas penegakan hukum di Jakarta Timur sekaligus mengawal transisi regulasi nasional yang akan segera berlaku. Ervinna
