DetikSR.id Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa Jakarta merupakan kawasan yang paling rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut.
Kondisi tersebut diperparah oleh penurunan muka tanah (land subsidence) yang terus terjadi akibat eksploitasi air tanah secara berlebihan serta tingginya beban pembangunan di kawasan perkotaan.
Hal itu disampaikan AHY dalam keterangannya di Jakarta, pada (13/7/2026). Menurutnya, ancaman perubahan iklim yang memicu kenaikan permukaan laut harus diantisipasi melalui kebijakan yang terintegrasi, mulai dari pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), penataan ruang, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
“Jakarta merupakan kawasan yang paling terdampak akibat naiknya permukaan air laut sekaligus penurunan permukaan tanah akibat land subsidence yang disebabkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan dan beban pembangunan kota yang semakin berat,” ujar AHY.
Ia menegaskan, pemerintah harus memperbaiki sistem pengelolaan air dari wilayah hulu hingga hilir agar aliran sungai dapat berfungsi optimal. Menurutnya, tata ruang menjadi faktor penting yang harus diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan lahan yang dapat mengurangi daya tampung air.
AHY mengatakan, pengelolaan sumber daya air yang baik tidak hanya menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan sektor industri, tetapi juga mampu mengurangi risiko banjir di wilayah hilir.
“Jika sistem pengelolaan air berjalan baik, maka potensi banjir dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, tekanan akibat kenaikan muka laut yang memicu banjir rob di kawasan pesisir juga dapat diminimalkan,” katanya.
Menurut AHY, ancaman banjir rob tidak hanya membahayakan masyarakat yang tinggal di pesisir utara Jakarta, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas industri dan kawasan ekonomi strategis yang menjadi penopang pertumbuhan nasional.
“(Ancaman banjir rob) bisa mengakibatkan kerusakan bukan hanya bagi masyarakat yang tinggal di Pantai Utara, tetapi juga industri dan kawasan yang seharusnya berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Proyek strategis tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 500 hingga 700 kilometer dengan nilai investasi mencapai US$80 miliar atau sekitar Rp1.298 triliun.
Pembangunannya diproyeksikan berlangsung selama 15 hingga 20 tahun.
Selain pembangunan infrastruktur berskala besar, pemerintah juga mengedepankan solusi berbasis alam (nature-based solutions) sebagai upaya jangka pendek.
Salah satunya melalui rehabilitasi hutan mangrove yang dinilai mampu menjadi benteng alami dalam meredam gelombang, mengurangi abrasi, sekaligus melindungi kawasan pesisir.
AHY menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanganan dampak perubahan iklim.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan perlindungan terhadap warga agar memiliki rasa aman serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Pada akhirnya, yang paling dulu harus kita selamatkan adalah manusianya. Kalau tanggul jebol, kita bisa memperbaiki tanggul. Namun, apakah membangun atau memperbaiki tanggul itu langsung dapat mengamankan masyarakat dan memberikan mereka kesempatan untuk berusaha lebih baik? Itu yang harus kita hitung secara cermat,” tutur AHY.
Pemerintah berharap kombinasi antara pembangunan infrastruktur pengendali banjir, penataan tata ruang, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta rehabilitasi ekosistem pesisir dapat memperkuat ketahanan Jakarta menghadapi ancaman kenaikan muka laut dan perubahan iklim pada masa mendatang.
Ervinna
