DetikSR.id Jakarta, Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai memunculkan pertanyaan mengenai masa depan aparatur sipil negara (ASN).
Kemampuan AI dalam mengerjakan berbagai tugas administratif dan pekerjaan rutin dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi birokrasi, sekaligus memunculkan wacana mengenai kemungkinan berkurangnya kebutuhan tenaga ASN di masa mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa penggunaan AI saat ini dipandang sebagai teknologi yang membantu pekerjaan ASN, bukan sebagai pengganti aparatur negara.
“AI itu alat bantu kerja yang bisa mempercepat proses pekerjaan tertentu,” kata Zudan dalam keterangannya, pada (25/8/2026).
Zudan mengatakan, hingga saat ini pengelolaan ASN masih berjalan secara normal dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pemerintahan.
Ia juga menyebut belum ada pembahasan khusus di internal BKN mengenai kemungkinan efisiensi jumlah ASN sebagai dampak penggunaan AI.
“Semua berjalan natural, biasa dan sesuai kebutuhan. Wajar-wajar saja, belum ada yang mendesak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah belum mengambil kebijakan untuk melakukan pengurangan ASN secara khusus akibat perkembangan teknologi AI.
Penggunaan teknologi lebih diarahkan untuk membantu mempercepat dan menyederhanakan proses pekerjaan tertentu.
Sebelumnya, isu tersebut menjadi perhatian Komisi II DPR RI dalam rapat kerja bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada (24/8/2026).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai perkembangan digitalisasi, termasuk penggunaan AI, berpotensi mengubah cara kerja birokrasi sekaligus memengaruhi kebutuhan jumlah pegawai di sejumlah instansi pemerintahan.
Dede mencontohkan pekerjaan pembuatan presentasi yang sebelumnya dapat melibatkan beberapa orang. Dengan bantuan teknologi AI, pekerjaan tersebut kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
“Kalau dulu kita memerlukan ada dua tiga orang untuk membuat sebuah presentasi, sekarang tidak perlu, ya,” kata Dede.
Menurut Dede, perkembangan teknologi seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebutuhan sumber daya manusia aparatur, terutama pada pekerjaan yang bersifat administratif dan dapat didukung oleh sistem digital.
Ia mencontohkan kondisi kantor kecamatan di sejumlah daerah yang menurutnya masih memiliki jumlah pegawai cukup banyak. Di era digitalisasi, Dede menilai kebutuhan pegawai di kantor kecamatan dapat dievaluasi agar lebih sesuai dengan beban kerja dan sistem pelayanan yang sudah semakin terdigitalisasi.
“Dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang,” ujarnya.
Dede bahkan mempertanyakan apakah kebutuhan ASN di masa depan akan tetap meningkat atau justru mengalami penyesuaian akibat semakin luasnya pemanfaatan teknologi.
“Nah ini konteksnya kalau kita perhatikan juga, bahwa apakah ASN-ASN kita ke depan akan menjadi mass product atau akan terjadi pengurangan?” kata Dede.
Meski demikian, pembahasan mengenai AI tidak semata-mata berkaitan dengan pengurangan jumlah ASN. Pemanfaatan teknologi juga menuntut adanya perubahan kompetensi dan pola kerja aparatur.
Dalam rapat bersama LAN, Dede mendorong agar ASN dipersiapkan menjadi aparatur yang lebih gesit, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.
Transformasi digital membuat sejumlah pekerjaan rutin dapat dilakukan dengan bantuan sistem otomatis.
Karena itu, ASN ke depan dituntut memiliki kemampuan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup kemampuan analisis, pengambilan keputusan, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan hanya menentukan berapa banyak ASN yang dibutuhkan, tetapi juga memastikan aparatur yang ada memiliki kompetensi yang sesuai dengan perubahan kebutuhan birokrasi.
Pemanfaatan AI di lingkungan pemerintahan pada akhirnya berpotensi mengubah pembagian tugas antara manusia dan teknologi. Pekerjaan yang berulang dan bersifat administratif dapat semakin banyak dibantu sistem digital, sementara ASN dapat diarahkan untuk menangani pekerjaan yang membutuhkan pertimbangan, koordinasi, pelayanan langsung, serta pengambilan keputusan.
Kepala BKN Zudan sendiri menegaskan bahwa kondisi kepegawaian saat ini masih berjalan sesuai kebutuhan. Artinya, belum terdapat kebijakan khusus yang menyatakan bahwa AI akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengurangan ASN.
Di sisi lain, sorotan Komisi II DPR menunjukkan bahwa pemerintah perlu mulai mempersiapkan skenario jangka panjang menghadapi perubahan teknologi tersebut.
Perkembangan AI dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Namun, transformasi tersebut juga perlu diikuti dengan perencanaan kebutuhan ASN, peningkatan kompetensi, serta penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi.
BKN sendiri tengah mendorong penguatan sistem digitalisasi manajemen ASN. Dalam salah satu programnya, BKN menargetkan data sekitar 6,7 juta ASN dapat dikembangkan menjadi basis data talenta nasional.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi manajemen ASN tidak hanya berkaitan dengan efisiensi, tetapi juga dengan pengelolaan talenta dan penempatan aparatur sesuai kompetensinya.
Dengan demikian, isu AI menggantikan ASN belum menjadi kebijakan pemerintah. Untuk saat ini, AI lebih diposisikan sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan produktivitas ASN.
Namun, seiring semakin cepatnya perkembangan teknologi, pemerintah tetap perlu menyiapkan strategi agar jumlah, kompetensi, dan distribusi ASN benar-benar sesuai dengan kebutuhan birokrasi di masa depan.
Ervinna
