DETIKSR. ID BEKASI – Forum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Desa Karangsetia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jumat (3/7/2026), menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik yang didanai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Akhmad Marjuki, perwakilan Pemerintah Desa Karangsetia, para Ketua RW, tokoh masyarakat, pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan, serta warga setempat.
Dalam kesempatan itu, Akhmad Marjuki menjelaskan bahwa forum pengawasan merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD selain fungsi legislasi dan penganggaran. Melalui kegiatan ini, DPRD memastikan program yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau ada temuan tentu akan kami tindak lanjuti karena fungsi kami adalah mengawal setiap program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Marjuki.
Ia menyebutkan sejumlah program yang menjadi objek pengawasan DPRD, di antaranya pembangunan Terminal Cikarang, rekonstruksi Jalan Makmun Nawawi hingga Cibarusah, pembangunan jembatan di Cibitung, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Jalan Cikarang–Cibarusah.
Marjuki juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pengawasan pembangunan. Masukan, kritik, maupun laporan dari warga menjadi bahan evaluasi bagi DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.
Pada sesi dialog, warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lingkungan mereka. Salah satunya disampaikan Cahyani yang mengapresiasi penyelenggaraan forum karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdialog secara langsung dengan anggota DPRD.
Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
Dalam forum tersebut, warga mengangkat persoalan dugaan air limbah yang memengaruhi saluran irigasi persawahan sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap hasil pertanian. Selain itu, warga juga mengeluhkan sejumlah ruas jalan di Desa Karangsetia yang kerap tergenang banjir saat musim hujan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Marjuki menyampaikan bahwa seluruh masukan akan menjadi bagian dari bahan evaluasi DPRD sesuai kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua persoalan dapat ditindaklanjuti melalui APBD Provinsi Jawa Barat karena terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Forum pengawasan seperti ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mengawasi pelaksanaan pembangunan secara bersama-sama. Dengan keterlibatan publik, penggunaan anggaran daerah diharapkan semakin transparan, akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
