DETIKSR BEKASI – Forum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (29/6/2026), menjadi wadah dialog antara masyarakat dan wakil rakyat dalam membahas berbagai persoalan pembangunan serta pelayanan publik.
Kegiatan tersebut langsung dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, Akhmad Marjuki, Kapolsek Tambun6 Selatan, Kepala Desa Srijaya, Ketua BPD, para Ketua RW, tokoh masyarakat, pengurus kecamatan Partai Golkar, serta warga setempat.
Forum ini merupakan bagian dari agenda Pengawasan Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan memastikan program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam paparannya, Akhmad Marjuki menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam fungsi pengawasan pembangunan. Menurutnya, berbagai masukan, kritik, maupun temuan dari warga menjadi bahan evaluasi untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia menjelaskan, DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi pengawasan terhadap berbagai proyek yang didanai APBD Provinsi, di antaranya pembangunan Terminal Cikarang, rekonstruksi ruas Jalan Makmun Nawawi hingga Cibarusah dengan konstruksi beton setebal 40 sentimeter, pembangunan jembatan di Cibitung, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang ruas Jalan Cikarang–Cibarusah.
“Kalau ada temuan tentu akan kami tindak lanjuti karena fungsi kami adalah mengawal setiap program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Marjuki.
Pada sesi dialog, warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Salah satunya disampaikan Eka yang mengapresiasi pelaksanaan forum pengawasan karena dinilai menjadi bukti pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat untuk mengetahui persoalan yang dihadapi warga.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi ruang koordinasi antara masyarakat dan pemerintah sekaligus sarana memperoleh informasi mengenai pembangunan yang perlu diawasi bersama.
Eka berharap para pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih sering turun langsung ke masyarakat agar dapat melihat secara nyata kebutuhan warga, khususnya di Desa Srijaya.
“Saat ini kami masih menghadapi persoalan banjir. Memang Desa Srijaya sempat ditangani langsung oleh Gubernur Jawa Barat, tetapi penanganannya belum maksimal,” katanya.
Selain persoalan banjir, Eka juga menyoroti kondisi SMK Tambun Utara. Ia menyebut sejumlah ruang belajar sempat dibongkar dalam program penataan, namun hingga kini belum dilakukan pembangunan kembali.
“Ribuan anak mendaftar ke SMK Tambun Utara, tetapi yang diterima hanya ratusan siswa karena keterbatasan ruang belajar,” tambahnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Marjuki menyampaikan bahwa hingga kini belum ditemukan laporan pelanggaran maupun persoalan signifikan terkait proyek-proyek yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Meski demikian, Akhmad Marjuki mengakui forum pengawasan kerap berkembang menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat layaknya kegiatan reses. Berbagai usulan pembangunan disampaikan warga, meskipun tidak seluruhnya dapat langsung direalisasikan karena mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan pembagian kewenangan.
Melalui forum pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan terus meningkat sehingga setiap program pemerintah dapat berjalan secara transparan, efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
