DETIKSR. ID BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar, Akhmad Marjuki melaksanakan kegiatan Reses III Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jumat (12/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri anggota BPD, tokoh masyarakat, warga setempat, serta sejumlah Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Reses menjadi sarana bagi anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan memastikan kebutuhan warga dapat diperjuangkan melalui jalur pemerintahan.
Dalam sambutannya, Akhmad Marjuki menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas dan kewajiban anggota DPRD yang diatur dalam tata tertib dewan. Melalui kegiatan tersebut, wakil rakyat turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengar berbagai persoalan yang dihadapi konstituennya.
“Salah satu bagian dari tugas saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah turun langsung ke masyarakat agar memahami apa yang menjadi keinginan konstituen saya,” ujarnya.
Marjuki menegaskan seluruh usulan dan keluhan yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan dibawa ke forum DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dibahas bersama pemerintah daerah.
Menurutnya, reses menjadi momentum penting dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, warga didorong memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan fasilitas publik.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lingkungan mereka, mulai dari kebutuhan pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMKM, hingga usulan pembangunan sekolah menengah atas (SMA) negeri.
Salah seorang pelaku usaha, Aisah, mengapresiasi kehadiran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat.
Ia berharap Desa Mekarwangi dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Aisah, sebagian besar warga menggantungkan perekonomian dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, masyarakat membutuhkan program pelatihan dan pendampingan usaha untuk meningkatkan kemampuan serta daya saing pelaku usaha lokal.
“Saya berharap di setiap desa ada program pelatihan untuk pengembangan usaha dari pemerintah,” ujarnya.
Selain pelatihan, Aisah juga menyoroti persoalan permodalan yang hingga kini masih menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM.
“Situasi di lapangan sangat sulit bagi para pelaku UMKM dalam meminjam modal ke bank karena harus memiliki jaminan,” katanya.
Tak hanya persoalan ekonomi, warga juga menyampaikan kebutuhan di bidang pendidikan. Menurut Aisah, masyarakat berharap adanya pembangunan SMA negeri di wilayah tersebut agar anak-anak tidak kesulitan mendapatkan akses pendidikan.
“Kebanyakan anak-anak di Desa Mekarwangi bersekolah di sekolah swasta karena wilayah kami tidak masuk zonasi sekolah negeri. Karena itu kami berharap ada pembangunan SMA negeri di wilayah ini,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Akhmad Marjuki menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Ia memastikan seluruh usulan yang disampaikan warga akan dibawa dan diperjuangkan dalam forum DPRD Jawa Barat, termasuk saat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Aspirasi bapak dan ibu sudah saya catat. Nanti akan saya bawa ke forum DPRD ketika rapat dengan TAPD untuk saya sampaikan dan perjuangkan. Saya akan berupaya maksimal memperjuangkan aspirasi yang disampaikan,” tegasnya.
Kegiatan reses tersebut menjadi wadah komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung. Diharapkan, aspirasi yang telah disampaikan dapat segera memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
