DetikSR.id Jakarta, Pemerintah resmi memulai implementasi kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang ditunjuk sebagai BUMN Ekspor mulai 1 Juni 2026.
Kebijakan ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis nasional, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Penerapan kebijakan tersebut memasuki tahap transisi yang bertujuan memastikan proses penyesuaian berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas ekspor yang selama ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan eksportir.
Pada tahap awal ini, mekanisme ekspor tidak mengalami perubahan signifikan karena perusahaan tetap dapat melakukan kegiatan ekspor secara mandiri sebagaimana sebelumnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa masa transisi dimulai pada 1 Juni 2026 dan akan menjadi periode evaluasi sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
“Implementasi akan berlaku mulai 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, 31 Mei 2026.
Meski kegiatan ekspor masih dilakukan oleh masing-masing perusahaan, terdapat kewajiban baru yang harus dipenuhi oleh para eksportir.
Seluruh perusahaan eksportir komoditas yang termasuk dalam cakupan kebijakan diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan ekspornya kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN Ekspor.
Menurut pemerintah, kewajiban pelaporan tersebut merupakan fondasi utama dalam upaya memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis Indonesia.
Data yang terkumpul selama masa transisi akan menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan sebelum sistem ekspor satu pintu diterapkan secara menyeluruh.
Pemerintah berharap langkah ini dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih terintegrasi, meningkatkan daya saing ekspor nasional, serta memastikan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi negara.
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan perhitungan terhadap potensi tambahan penerimaan negara yang dapat dihasilkan dari kebijakan pengelolaan ekspor SDA strategis melalui PT DSI.
Menurut Purbaya, pembenahan tata kelola ekspor berpotensi menutup berbagai celah yang selama ini dapat menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Selain itu, sistem yang lebih terintegrasi diyakini mampu meningkatkan transparansi dalam perdagangan komoditas ekspor nasional.
“Sudah dihitung, tetapi belum ketemu angkanya. Jadi kita masih hitung terus. Ini masih baru pertama, kita belum bisa melihat seperti apa dampaknya,” kata Purbaya pada 31 Mei 2026.
Pemerintah menilai kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan sistem pengawasan yang lebih akuntabel terhadap ekspor komoditas strategis yang selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan kebijakan yang memberikan keringanan kepada masyarakat melalui pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Melalui program ini, wajib pajak yang memiliki tunggakan PKB maupun BBNKB dapat melunasi kewajibannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan. Masyarakat cukup membayar pokok pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembebasan denda diberikan secara otomatis melalui sistem pajak daerah sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus atau melakukan proses administrasi tambahan untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
Program penghapusan sanksi administratif ini berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap kebijakan tersebut dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah.
Dengan beroperasinya BUMN Ekspor dan berbagai kebijakan pendukung lainnya, pemerintah menargetkan terciptanya tata kelola ekonomi yang lebih transparan, efisien, dan mampu meningkatkan kontribusi sektor sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta penerimaan negara di masa mendatang.
Ervinna
