DetikSR.id Jakarta, Pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2026 berdampak langsung terhadap berbagai program literasi nasional.
Salah satu dampak paling serius adalah terhentinya penyaluran bantuan buku ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada dukungan pemerintah untuk memperoleh akses bacaan bermutu.
Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz, mengatakan pemotongan anggaran yang dilakukan atas nama efisiensi membuat sejumlah program strategis tidak lagi dapat dijalankan secara optimal.
“Dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi menjadi terganggu. Misalnya bantuan buku yang selama ini kami salurkan ke berbagai daerah,” ujar Aminudin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Jakarta.
Pada 2026, anggaran Perpusnas hanya sebesar Rp377,9 miliar, turun hampir 48 persen dibandingkan pagu anggaran 2025 yang mencapai Rp721 miliar.
Penurunan tersebut memaksa Perpusnas melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program prioritas yang selama ini menjadi tulang punggung penguatan budaya baca masyarakat.
Program yang terdampak tidak hanya penyaluran bantuan buku, tetapi juga bantuan bacaan bermutu bagi perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat (TBM), lembaga pemasyarakatan, hingga puskesmas.
Selain itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan dan penguatan sarana perpustakaan di daerah juga ikut terdampak.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Aminudin menegaskan Perpusnas tetap berkomitmen menjalankan mandat meningkatkan literasi nasional.
Ia menyebut dukungan Komisi X DPR RI, tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan Perpusnas, serta semangat para pegiat literasi menjadi motivasi bagi lembaganya untuk terus bekerja.
“Kami melihat semangat publik dan pengguna Perpusnas terus meningkat. Kegigihan para pegiat literasi dan pelestari naskah juga tidak pernah surut. Itulah yang membuat kami tetap optimistis meskipun anggaran turun cukup signifikan,” kata Aminudin dalam keterangannya, pada (17/7/2026).
Di tengah keterbatasan anggaran, Perpusnas tetap mencatatkan kinerja keuangan yang baik. Pada Tahun Anggaran 2025, lembaga tersebut berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp583,26 miliar atau 98,93 persen dari pagu efektif sebesar Rp589,59 miliar setelah pemblokiran anggaran.
Menurut Aminudin, seluruh unit kerja di lingkungan Perpusnas mampu mempertahankan tingkat penyerapan anggaran di atas 98 persen dengan tetap menjaga kualitas tata kelola keuangan.
Prestasi tersebut diperkuat dengan keberhasilan Perpusnas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Raihan itu menjadi opini WTP yang berhasil dipertahankan selama sepuluh tahun berturut-turut.
Untuk menjaga keberlanjutan program literasi di tengah keterbatasan anggaran, Perpusnas akan melakukan penyesuaian target pembangunan literasi bersama Kementerian PPN/Bappenas, memperkuat pendampingan penyusunan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), serta mengembangkan program Relawan Literasi Masyarakat (Relima).
Selain itu, Perpusnas juga memperluas kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, komunitas pelestari naskah, lembaga filantropi, dan mitra internasional agar program pelestarian manuskrip di Aceh, Sumatera Barat, dan Keraton Surakarta tetap berjalan.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kinerja Perpusnas yang tetap mampu menjaga kualitas layanan dan tata kelola meski menghadapi pemotongan anggaran yang besar.
Menurut Hetifah, pengurangan anggaran berpotensi menghambat upaya peningkatan budaya baca masyarakat dan pembangunan literasi nasional sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan anggaran mendatang.
“Perpusnas tetap mampu menunjukkan dedikasi, inovasi, dan menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan anggaran.
Dampak pengurangan anggaran terhadap capaian pembangunan literasi perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya,” ujarnya.
Sejumlah anggota Komisi X DPR RI juga mendorong pemerintah agar memperkuat dukungan anggaran bagi Perpusnas, terutama untuk pelestarian naskah kuno, peningkatan kualitas pengelolaan aset, pengukuran kinerja yang berorientasi hasil, serta pembiayaan pembangunan literasi nasional.
Dengan terhentinya distribusi bantuan buku ke berbagai daerah, kekhawatiran muncul bahwa kesenjangan akses terhadap bahan bacaan akan semakin melebar, terutama di wilayah terpencil yang selama ini mengandalkan bantuan pemerintah.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat upaya peningkatan minat baca dan pemerataan literasi di Indonesia, jika tidak segera diimbangi dengan dukungan anggaran yang lebih memadai pada tahun-tahun mendatang.
Ervinna
