DetikSR.id Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membatalkan izin operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di kawasan Cakung Timur, Jakarta Timur. Keputusan ini diambil setelah lokasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut dinilai tidak memenuhi standar kebersihan sesuai petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pembatalan izin dilakukan sebagai langkah tegas untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat.
“Kami sudah reject (batalkan) izinnya,” ujar Nanik pada (5/4/2026).
Menurutnya, salah satu pelanggaran paling krusial adalah lokasi dapur yang berada sangat dekat dengan tumpukan sampah.
Hal tersebut jelas bertentangan dengan standar higienitas yang diwajibkan dalam operasional SPPG.
“Dapur umum dekat sampah itu menyalahi juknis. Tidak boleh dekat sampah, kandang binatang, dan lokasi-lokasi kotor lainnya,” jelasnya.
Meski belum sempat beroperasi, keberadaan SPPG tersebut lebih dulu menjadi sorotan publik setelah video dan foto kondisi di lokasi viral di media sosial. Dalam dokumentasi yang beredar, terlihat tumpukan sampah menggunung hingga mencapai sekitar dua meter di depan bangunan.
Sebagian sampah bahkan meluber hingga ke badan jalan, menyebabkan gangguan lalu lintas di sekitar lokasi. Bau menyengat tercium kuat, disertai banyaknya lalat yang beterbangan, memperparah kesan tidak layak bagi sebuah fasilitas pengolahan makanan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait potensi risiko kesehatan apabila dapur tersebut tetap dioperasikan.
Ketua RT 001 RW 003 Cakung Timur, Anton Hermawan, menjelaskan bahwa lokasi tersebut awalnya merupakan tempat penampungan sampah sementara milik warga.
Namun, seiring waktu, banyak warga dari luar wilayah yang turut membuang sampah di lokasi tersebut secara sembarangan. Akibatnya, volume sampah meningkat drastis hingga sulit dikendalikan.
“Padahal itu milik RW, patroli RW yang jaga. Tapi karena dibuang sembarangan, orang mengira ini TPS liar,” ujar Anton.
Ia juga menambahkan bahwa penumpukan sampah diperparah oleh kendala pengangkutan menuju TPST Bantargebang, yang selama ini menjadi lokasi pengolahan akhir sampah bagi wilayah Jakarta.
Bangunan yang direncanakan sebagai dapur SPPG diketahui merupakan gudang lama yang disewa oleh pihak pengelola program. Sebelumnya, bangunan tersebut pernah difungsikan untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai gudang pabrik.
Namun, dari sisi kelayakan lingkungan, lokasi tersebut dinilai tidak memenuhi standar dasar yang telah ditetapkan oleh BGN.
Dalam juknis BGN, lokasi SPPG wajib memenuhi sejumlah kriteria, mulai dari luas lahan, kapasitas bangunan, hingga kelengkapan fasilitas dapur dan operasional.
Salah satu syarat utama adalah lingkungan yang bersih dan higienis, mengingat dapur tersebut akan memproduksi makanan bagi masyarakat dalam jumlah besar.
BGN menegaskan bahwa aspek lingkungan menjadi faktor krusial dalam penentuan kelayakan SPPG. Hal ini berkaitan langsung dengan keamanan dan kualitas makanan yang akan dikonsumsi oleh penerima manfaat program.
Selain itu, setiap SPPG diwajibkan melayani penerima manfaat dalam radius maksimal 6 kilometer atau waktu tempuh sekitar 30 menit untuk menjaga kualitas distribusi makanan.
Satu unit SPPG umumnya dirancang untuk melayani hingga 2.500 penerima manfaat. Kapasitas tersebut dapat ditingkatkan hingga 3.000 orang apabila didukung tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikasi.
Pembatalan izin ini menjadi bagian dari komitmen BGN dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
BGN juga memastikan bahwa proses seleksi dan pengawasan terhadap lokasi SPPG akan terus diperketat ke depannya, guna mencegah kejadian serupa terulang.
Kasus di Cakung Timur ini menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan program pangan nasional tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga oleh kualitas, keamanan, dan kebersihan dalam setiap tahap penyelenggaraannya.
Ervinna
