DetikSR.id Karawang – Adapun terkait isu pemotongan 20% dana PIP oleh pihak sekolah dengan dalih untuk ‘orang parpol’, Sekjen Nana Taruna menegaskan, justru persoalan ini yang akan diadvokasi oleh Laskar NKRI.
“Kita tidak akan menyingung soal iuran beli LKS, seragam sekolah dan lain-lain. Karena biasanya itu ada kesepakatan dulu antara pihak sekolah dengan orang tua atau wali siswa,”
“Advokasi kita akan fokus di persoalan dana PIP. Karena dana aspirasi Anggota DPR RI ini harus 100% sampai ke siswa, dan tidak boleh ada pemotongan dengan dalih apapun,” tegasnya.
Melalui kesempatan ini, Sekjen Nana Taruna kembali menegaskan, masyarakat orang tua atau wali siswa dipersilahkan membuat aduan ke DPP Laskar NKRI, di Jalan Surotokunto Blok C.5 Kelurahan Adiarsa Timur Karawang Timur Kabupaten Karawang – Jawa Barat, apabila menemukan persoalan korupsi atau pemotongan dana PIP.
“Nanti kita akan kumpulkan data, lakukan kajian dan advokasi lapangan. Jika terbukti kuat secara hukum, maka akan langsung kita teruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH),” tandasnya.
Diketahui, sepanjang tahun 2024 kemarin, DPP Laskar NKRI menerima 19 pengaduan masyarakat, baik terkait persoalan pidana maupun perdata. Tercatat, sekitar 80% pengaduan masyarakat tersebut diselesaikan DPP Laskar NKRI.
Dan sebagian pengaduan masyarakat tersebut sampai di tingat meja hijau pengadilan ( Rizaldy)
