DetikSR.id Jakarta, Upaya memperkuat ketahanan wilayah pesisir sekaligus mendukung agenda nasional rehabilitasi lingkungan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menuntaskan program penanaman 1,5 juta bibit mangrove di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencakup area seluas 484 hektare.
Puncak kegiatan ditandai dengan penanaman mangrove di Desa Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, serta masyarakat setempat.
Program tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Mangrove Nasional sekaligus menandai rampungnya rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan PTFI di NTB sepanjang 2025–2026.
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa rehabilitasi mangrove merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengapresiasi komitmen PT Freeport Indonesia dalam mendukung pemulihan ekosistem pesisir melalui program penanaman mangrove yang berkelanjutan.
Menurut Jumhur, langkah tersebut sejalan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup yang mendorong penanaman dua miliar pohon sebagai bagian dari upaya menghadapi krisis lingkungan dan perubahan iklim global.
“PTFI telah merehabilitasi hampir 500 hektare mangrove di NTB dan memiliki target rehabilitasi hingga 12.000 hektare di seluruh Indonesia, terutama di Papua,” ujar Jumhur dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, pada (8/7/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan mangrove memiliki peran strategis sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari abrasi, penyerap karbon dalam jumlah besar, habitat berbagai jenis biota laut, sekaligus penopang mata pencaharian masyarakat pesisir. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci percepatan rehabilitasi lingkungan.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan bahwa program penanaman mangrove di NTB dilaksanakan di lahan seluas 484 hektare, yang terdiri atas 445 hektare di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Kabupaten Lombok Timur.
Tony mengatakan sekitar 73 persen dari total rehabilitasi mangrove yang dilakukan PTFI berada di luar wilayah operasional perusahaan di Papua. Program tersebut merupakan implementasi komitmen perusahaan dalam mendukung restorasi mangrove nasional.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani pada 2023 antara Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup), serta PT Freeport Indonesia.
Program tersebut merupakan bagian dari target rehabilitasi mangrove PTFI seluas 2.000 hektare di luar wilayah operasional perusahaan. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan diverifikasi oleh tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memastikan kesesuaian lokasi rehabilitasi.
Hingga saat ini, lokasi rehabilitasi yang telah terverifikasi mencapai 834 hektare.
Selain di NTB, PTFI juga telah merehabilitasi sekitar 666 hektare mangrove di luar Papua melalui penanaman sekitar dua juta bibit yang tersebar di delapan provinsi, yaitu NTB, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, perusahaan telah menanam sekitar 5,5 juta bibit mangrove di lahan seluas lebih dari 2.184 hektare sebagai bagian dari komitmen menjaga kelestarian ekosistem pesisir.
Tony menambahkan, keberhasilan program di NTB tidak terlepas dari keterlibatan aktif sekitar 1.500 masyarakat lokal yang berpartisipasi sejak tahap pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan mangrove.
Menurutnya, pelibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan keberhasilan rehabilitasi kawasan pesisir, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga lingkungan secara berkelanjutan.
Apresiasi terhadap program tersebut juga datang dari anggota Komunitas Mangrove Sumbawa, Muhammad Tisnaini. Ia menyatakan bahwa program rehabilitasi mangrove telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.
“Kami telah membina lima kelompok masyarakat yang kini mampu memproduksi bibit hingga melakukan penanaman secara mandiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan mangrove turut meningkatkan hasil tangkapan nelayan karena kawasan tersebut menjadi habitat dan tempat berkembang biaknya berbagai jenis ikan.
“Dengan adanya mangrove, nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan,” katanya.
Tisnaini berharap semakin banyak masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir, ikut menjaga dan merawat hutan mangrove agar manfaat ekologis maupun ekonominya dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang.
Kegiatan penanaman mangrove di Desa Labuhan Alas menjadi simbol kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir Indonesia.
Selain berfungsi sebagai benteng alami untuk melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang, hutan mangrove juga berperan penting sebagai habitat keanekaragaman hayati, penyerap emisi karbon, serta pendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.
PT Freeport Indonesia berharap sinergi tersebut terus diperkuat sehingga upaya rehabilitasi ekosistem pesisir dapat memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan bagi Indonesia.
Ervinna
