DetikSR.Id BEKASI – Walau sempat di guyur hujan tak menyurutkan langkah bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh masyarakat, serta perangkat desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, untuk berkumpul di sebuah forum dialog bersama wakil rakyat mereka. Di tengah suasana sederhana namun hangat, warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan harapan tentang jalan rusak, pendidikan anak, hingga penghidupan sehari-hari.
Forum tersebut merupakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, H. Akhmad Marjuki, pada Minggu (18/01/2026). Kegiatan ini dihadiri Kepala Desa Pasir Tanjung, tokoh masyarakat, para warga, serta jajaran pengurus kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Dalam pemaparannya, Akhmad Marjuki menegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD untuk memastikan program pemerintah daerah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan warga menjadi kunci penting dalam pengawasan tersebut.
“Oleh karena itu, masukan dari masyarakat sangat diperlukan. Termasuk apabila terdapat temuan terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, semuanya harus diawasi bersama,” ujar Marjuki, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Ia menambahkan, kegiatan pengawasan ini sepenuhnya dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat, termasuk penyediaan konsumsi dan fasilitas transportasi bagi warga yang hadir.
“Saking pentingnya kegiatan ini, warga yang hadir juga mendapatkan konsumsi dan transportasi,” katanya.
Lebih lanjut, Marjuki menekankan pentingnya pengelolaan anggaran berbasis skala prioritas dan keadilan antardaerah, agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
“Dalam pengelolaan anggaran, ada dua aspek yang tidak boleh diabaikan, yaitu skala prioritas dan keadilan,” tegasnya.
Sesi dialog yang berlangsung terbuka dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kepala Desa Pasir Tanjung, Emar Mariyah, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat tentang peran pemerintah provinsi dan DPRD.
“Saya merasa berbahagia bisa bertatap muka langsung dengan anggota dewan. Namun saya selaku Kepala Desa berharap ke depan lebih banyak aspirasi dari provinsi yang diprioritaskan ke Desa Pasir Tanjung,” ujarnya.
Emar juga menyoroti persoalan pendidikan di wilayahnya. Hingga kini, Desa Pasir Tanjung dan desa-desa sekitar belum memiliki SMA Negeri, sehingga warga harus menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke Kabupaten Karawang.
“Warga kami menyekolahkan anaknya jenjang SMA bahkan sampai Kabupaten Karawang,” ungkapnya.
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya. Karmawi, salah satu warga, menyoroti kondisi jalan provinsi yang rusak parah.
“Saya mempertanyakan kondisi jalan provinsi, tepatnya di jalan tanggul menuju Lembaga Pemasyarakatan Cikarang kurang lebih dua kilometer sudah rusak. Bahkan sebelumnya sempat memakan korban,” katanya.
Sementara itu, Junaedi Ali Akbar, warga Desa Pasir Tanjung yang berprofesi sebagai pembudi daya ikan patin, berharap adanya perhatian pemerintah provinsi terhadap sektor ekonomi rakyat kecil.
“Kegiatan ini sangat baik. Namun tadi saya menanyakan apakah ada perhatian Pemprov Jawa Barat berupa bantuan bibit ikan patin untuk kami yang membudi daya ikan,” ujarnya.
Beragam aspirasi tersebut mencerminkan persoalan pemerataan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat, sekaligus harapan besar agar kehadiran wakil rakyat tidak hanya bersifat seremonial.
Menutup kegiatan, Akhmad Marjuki berharap pengawasan tidak sekadar menjadi agenda rutin DPRD, tetapi menjadi sarana memperkuat komunikasi dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
“Kegiatan ini harus menjadi ruang bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” pungkasnya.(Rtn)
