DetikSR.id Jakarta – Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai aksi massa pada 27 Agustus 2026 yang mengusung tuntutan pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor pada dasarnya masih sejalan dengan arah kebijakan serta tekad Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Haris, Presiden Prabowo bahkan telah mengambil langkah mendasar yang melampaui sejumlah tuntutan gerakan massa, terutama dalam upaya mencegah kebocoran kekayaan negara serta menindak dan menyita aset hasil kejahatan korupsi yang berkaitan dengan oligarki tambang, hutan, dan lahan.
“Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri,” jelas Haris kepada awak media, Rabu (26/8/2026), di Jakarta.
Menurut Haris, melalui pimpinan yang baru, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dikritisi publik secara bertahap juga mengalami perbaikan signifikan.
Namun demikian, Haris menilai pilihan momentum aksi pada 27 Agustus 2026 terasa sangat provokatif. Ia menduga terdapat kekuatan senyap yang terobsesi mendaur ulang prahara Agustus 2025, yang kala itu ditandai kerusuhan dan penjarahan terhadap rumah sejumlah pejabat negara.
Prahara tersebut, kata Haris, juga meninggalkan duka mendalam dengan wafatnya Affan Kurniawan, salah seorang pengemudi ojek online (ojol).
“Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial dengan menunggangi gerakan massa. Mereka ingin menciptakan krisis kepercayaan dan mendelegitimasi kebijakan progresif dan populis Presiden Prabowo,” tegas Haris, yang pernah dipercaya menjadi Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran.
Momentum Affan Kurniawan Jangan Ditunggangi
Haris menduga momentum satu tahun wafatnya pengemudi ojol Affan Kurniawan sengaja ditunggangi untuk memprovokasi kemarahan komunitas driver ojol dan masyarakat luas sehingga berkembang menjadi pembangkangan sosial.
Namun, ia meyakini komunitas driver ojol tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, baik DPR RI maupun pemerintah telah mengakomodasi berbagai tuntutan yang disampaikan komunitas ojol.
“Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tercatat beberapa kali menerima dan mendengar langsung aspirasi dari delegasi komunitas driver ojol,” lanjut Haris.
Dalam kesempatan tersebut, Haris juga mengingatkan masyarakat mengenai teknik information laundering atau pencucian informasi, yang menurutnya dapat digunakan untuk mendaur ulang disinformasi sehingga tampak kredibel dan kemudian menjadi bahan hasutan maupun provokasi.
Haris menduga teknik tersebut sedang digunakan oleh kekuatan tertentu untuk memanaskan situasi menjelang aksi massa 27 Agustus 2026.
Menurut Haris, information laundering merupakan proses ketika disinformasi atau berita palsu yang sebelumnya beredar secara masif di media sosial kemudian “dicuci” agar tampak kredibel melalui penyebaran kembali di saluran media arus utama yang dipercaya publik.
“Disinformasi dan berita palsu adalah kontennya, sedangkan pencucian informasi adalah teknik yang digunakan untuk melegitimasi konten disinformasi dan berita palsu tersebut sehingga tampak sebagai sebuah kebenaran,” jelas Haris, yang juga dikenal sebagai aktivis 98 UGM Yogyakarta.
Menurutnya, tanpa teknik information laundering, disinformasi dan hoaks cenderung bergerak terbatas di ruang-ruang marginal pada akun-akun media sosial.
“Jika kita cermati, information laundering atau pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis. Tujuannya adalah meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah,” tukasnya.
Ia menilai fenomena tersebut merupakan bagian dari rangkaian kampanye destabilisasi yang menurutnya telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
Sebut Proyeksi Rupiah Rp25.000 Tak Terbukti
Haris menyebut kampanye destabilisasi tersebut ibarat “pungguk merindukan bulan”. Ia menyinggung sejumlah proyeksi dari pengamat ekonomi yang sebelumnya memperkirakan rupiah akan mengalami tekanan berat hingga menyentuh Rp25.000 per dolar AS.
“Namun kenyataannya justru berbalik. Rupiah dan IHSG perlahan mengalami penguatan,” ujarnya.
Haris menambahkan, pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 di hadapan para wakil rakyat telah memaparkan sejumlah data mengenai pencapaian program pemerintah selama hampir dua tahun masa pemerintahan.
Meski demikian, Haris tidak menutup mata bahwa masih banyak persoalan rakyat yang belum terselesaikan dan membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Kita membutuhkan kerja sama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat. Bagi kami, gerakan sosial masyarakat adalah mitra kritis pemerintah dalam melindungi kebijakan dari penyalahgunaan,” pungkas Haris. (red/gd)
