DetikSR.id MUSIRAWAS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lubuk Linggau menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Musi Rawas, Senen(08/09/2025). Ketua HMI Cabang Cabang Lubuk Linggau, Neka , kehadiran HMI bersama elemen masyarakat dan organisasi kemahasiswaan se-Silampari bertajuk “Koreksi Indonesia” tersebut menyuarakan 10 Tuntutan.
Adapun 10 Tuntutan kepada Wakil Rakyat Bumi Lan Serasan Sekentenan itu yakni
1. Membekukan dan membatalkan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR. 2. Mengusut tuntas proyek RS Pratama Muara Kelingi yang terbengkalai, dengan DPRD memanggil pihak eksekutif dan kontraktor terkait. 3. Mendesak Bupati dan DPRD Musi Rawas mewujudkan pendidikan gratis dan bermutu, memperbaiki sekolah rusak, menghentikan pungli di sekolah negeri, serta memastikan bantuan tepat sasaran. 4. Menghentikan proyek fiktif, praktik mark-up, dan pemborosan anggaran perjalanan dinas. 5. Mendesak DPRD Musi Rawas mengusulkan ke DPR RI agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. 6. Melakukan pembersihan dan reformasi menyeluruh di tubuh DPR. 7. Mendorong reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis. 8. Menghentikan kekerasan oleh kepolisian serta menegakkan SOP pengendalian massa. 9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan menghentikan praktik kriminalisasi terhadap mahasiswa maupun masyarakat yang menyuarakan aspirasi. 10. Membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus kekerasan terhadap aktivis, termasuk kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarudin, serta dugaan pelanggaran HAM lainnya.
Sementara itu Ketua DPRD, Firdaus Cik Olah menemui langsung rombongan demonstran calon-calon penerus bangsa mengucapkan terimakasih kepada para mahasiswa yang telah melakukan kontrol terhadap kinerja DPRD Musi Rawas. Menanggapi apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa tersebut, Firdaus mengaku bahwa apa yang menjadi tuntutan secara nasional, makanya nantinya akan disampaikan juga ke DPR RI.
Sedangkan untuk tuntutan yang berskala daerah. Menurutnya, tentu hal itu akan menjadi intropeksi bagi DPRD Musi Rawas agar nantinya lebih baik lagi. Politisi Partai Golkar juga menegaskan, bahwa soal pembangunan gedung RS Pratama di Muara Kelingi yang dinilai mangkrak. DPRD Musi Rawas telah memangil pihak Dinas Kesehatan dan mendorong mereka untuk segara mengoperasikan RS Pratama tersebut.
“Ada sarat teknis yang harus dipenuhi, khususnya harus ada dokter spesialis, sedangkan kita sedang kekurangan. Tapi kami dorong terus. ” kata Firdaus.
Kemudian soal pendidikan gratis. Firdaus mengaku, memang ada program Bupati soal pendidikan gratis bahkan ada bantuan sampai ke tingkat sarjana.
“Ini akan terus kami pantau dan dorong,” tegasnya. Selanjutnya, soal tuntutan tentang menghentikan proyek fiktif, praktik mark-up, serta pemborosan anggaran perjalanan dinas. Firdaus kembali menegaskan, bahwa dibawah kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Musi Rawas. Dimananya, dia telah membuat aplikasi tentang perjalanan dinas anggota dewan. Sehingga akan diketahui berapa kali anggota DPRD Musi Rawas melakukan perjalanan dinas. “Saya memastikan perjalanan dinas anggota dewan tidak boleh lebih dari 14 hari, kecuali ada kebutuhan ataupun ada undangan. Artinya ada batasan dari kami,” ucap Firdaus.
“Tuntutan ini tentu akan menjadi evakuasi bagi kami, dan kami juga berharap terus dikritisi ketika ada hal yang kurang berkenan di DPRD,” imbuhnya. Aksi mahasiswa itu ditutup dengan penandatangan bersama dan penyerahan 10 tuntutan mahasiswa ke Ketua DPRD Musi Rawas.
Terpantau aksi demonstran berjalan lancar, aman terkendali ini, dikawal ketat ratusan petugas dari Polres Musi Rawas, Pol PP dan TNI Kodim 0406/Lubuk Linggau. ( Rif’at Achmad ).
