DETIKSR.ID BEKASI – Pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui Forum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (6/7/2026), masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan pembangunan kepada wakil rakyat.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Akhmad Marjuki, perwakilan Pemerintah Desa Lambangsari, para Ketua RW, tokoh masyarakat, pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan, serta warga setempat.
Dalam pemaparannya, Marjuki menjelaskan bahwa forum pengawasan merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD selain legislasi dan penganggaran. Melalui kegiatan tersebut, DPRD memastikan program yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau ada temuan tentu akan kami tindak lanjuti karena fungsi kami adalah mengawal setiap program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Ia menyebutkan sejumlah proyek yang menjadi objek pengawasan DPRD, di antaranya pembangunan Terminal Cikarang, rekonstruksi Jalan Makmun Nawawi hingga Cibarusah, pembangunan jembatan di Cibitung, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Jalan Cikarang–Cibarusah.
Marjuki juga menekankan bahwa pengawasan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kritik, saran, maupun laporan warga dinilai menjadi bahan evaluasi penting agar setiap program pemerintah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“Karena pentingnya fungsi pengawasan, kegiatan ini juga didukung melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas DPRD,” katanya.
Pada sesi dialog, warga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih terjadi di lingkungan mereka. Salah satunya disampaikan Abdullah yang mengapresiasi adanya ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan anggota DPRD.
Menurutnya forum semacam ini perlu terus dilakukan agar pemerintah mengetahui kondisi riil yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Abdullah menyoroti kondisi pembangunan di sepanjang Jalan Kalimalang yang dinilainya masih belum tertata sejak dilakukan pembongkaran pada 2018. Ia juga mengeluhkan masih minimnya fasilitas PJU di sejumlah titik yang dinilai berdampak terhadap kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
“Kehadiran Bapak Dewan Akhmad Marjuki sangat tepat karena memang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap program pembangunan pemerintah,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Marjuki memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan menjadi bahan evaluasi DPRD sesuai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia mengingatkan bahwa tidak seluruh persoalan dapat langsung ditangani melalui APBD Provinsi karena setiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan yang berbeda. Namun demikian, setiap laporan masyarakat akan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
Forum pengawasan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga harus diawasi secara bersama-sama.
Keterlibatan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial dinilai penting untuk mendorong transparansi, mencegah penyimpangan, serta memastikan setiap rupiah anggaran publik benar-benar digunakan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
