DetikSR.Id MUSIRAWAS- Jika sebelumnya, insiden amuk warga binaan Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas ) Narkotika Kls IIA Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas ( Mura ) Provinsi Sumatera Selatan ( Sumsel ), yang terjadi Kamis (08/05/2025) pagi mendapat sorotan dari Anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi PKB Dapil Sumsel 1, H SN Prana Putra Sohe.
” Usut tuntas motif yang menjadi pemicu kerusuhan dan berikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang terlibat,” tegas Nanan, sapaan akrab Wali Kota Lubuk Linggau dua periode ( 2008-2023) ini dalam pres rilis yang diterima sejumlah awak media, Kamis (08/05/2025).
Dikatakan Nanan, putra kelahiran Bumi Silampari ( Lubuk Linggau/red) ini, ia sudah berulang kali menyampaikan kepada kementerian terkait saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bahwa rusaknya alat deteksi keamanan di hampir seluruh lapas, seperti metal detector dan X-ray, menjadi peluang masuknya barang-barang terlarang seperti HP dan narkoba. “Serta peluang untuk terjadi tindak suap kepada oknum sipir nakal,” ungkapnya.
Sorotan tajam juga sampaikan
Ketua Komisi Yudisial , Amzulian Rifai mengatakan , kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kls IIA Muara Beliti tersebut sebagai bentuk kelalaian dan harus ada evaluasi untuk Lapas narkotika kedepan. “Saya dapat informasi ada semacam kerusuhan kecil di Lapas . Yang pertama tentu kita prihatin baik kepada warga binaan maupun kepada aparat. Tetapi ini kan sesuatu hal yang harus dievaluasi,” Kata Amzulian pada wartawan, Jumat (09/05/2025).
Menurutnya , sebagai putra daerah Bumi Silampari ( Musi Rawas/red ) , sekaligus Tokoh Nasional ini, kejadian kemarin merefleksikan banyak hal. Salah satunya merefleksikan yang mungkin ada persoalan dengan manajemen pembinaannya.
“Adanya kejadian ini karena saya telah langsung menelepon pak Kapolres Musi rawas dan beberapa waktu kemudian beliau menelepon saya menjelaskan situasinya terkendali,” ungkapnya.
Amzulian mengaku dalam berita yang ia lihat kemarin kejadian kericuhan itu hanya sporadis dan tidak begitu terkoordinir dengan baik sehingga dengan cepat bisa diatasi. “Bukan kita berharap kemudian itu menjadi terkoordinir. Sehingga itu bisa diatasi. Tentu kita harapkan yang pertama ada investigasi secara khusus,” ujarnya.
Kemudian soal tingkatan investigasi tentu harus diserahkan kepada berwenang untuk itu apakah investigasi tingkatannya kabupaten, provinsi apakah tingkatan DPR RI.
“Kita bersyukur sekarang ada komisi 13 misalnya. Yang salah satu anggotanya adalah Putra daerah kita (Prana Putra Sohe) yang dulu wali kota Lubuk Linggau,” ungkapnya.
Dengan demikian Amzulian berpikir harus dilakukan satu investigasi secara objektif tanpa bertujuan menyalahkan salah satu pihak tapi sifatnya evaluasi.
“Atas dasar evaluasi objektif itulah kemudian ada solusi-solusi yang bisa dilakukan,” sebutnya.
Amzulian mengaku mempunyai pengalaman selaku Ketua Ombudsman RI selama 5 tahun yang juga menyangkut birokrasi lembaga pemasyarakatan, umumnya itu tidak sesuai jumlah warga binaan dengan sipir. ( Rif’at Achmad ).
