DETIKSR. ID Bekasi — Forum pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (18/05/2026), menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Selain penyampaian program pembangunan, forum tersebut juga diwarnai berbagai pertanyaan kritis dari warga.
Kegiatan itu dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, Akhmad Marjuki, para ketua RW, tokoh masyarakat, pengurus kecamatan Partai Golkar, serta warga setempat.
Forum ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Dalam paparannya, Marjuki menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan pembangunan daerah.
“Pengawasan ini penting agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, masukan dan temuan dari warga sangat diperlukan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda resmi yang didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, termasuk dukungan operasional bagi peserta.
Dalam kesempatan itu, Marjuki memaparkan sejumlah rencana pembangunan di Kabupaten Bekasi tahun 2026, salah satunya restrukturisasi jalan ruas Cikarang–Cibarusah sepanjang 1,9 kilometer.
Ketua RW 01 Desa Lambangsari, Supriadi, mengapresiasi pelaksanaan forum pengawasan yang digelar di wilayahnya. Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.
“Besar harapan, semoga warga menyampaikan temuan dan kendala dalam pembangunan ke Pak Dewan,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah warga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka, mulai dari infrastruktur jalan hingga program sosial.
“Tadi kami menyampaikan sejumlah persoalan yang ada di desa, yaitu berupa jalan rusak, drainase, dan rutilahu,” ujar Dinda, salah seorang warga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Marjuki menegaskan bahwa pengawasan pembangunan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pihak,” pungkasnya.
