DetikSR.id Cianjur – Ketua Umum Yayasan Sosial Justice Nusantara (YSJN), Niko Apriliandi, S.H., menyoroti berbagai kendala terkait rencana penerapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara digital di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Sekretariat YSJN, Karangtengah (Jalan Baru), Sabtu (17/10).
Menurut Niko, para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Cianjur sudah sepatutnya turun tangan menyikapi persoalan ini.
Ia menegaskan agar pemerintah daerah tidak memaksakan aturan Pilkades digital di tengah kondisi masyarakat yang sebagian besar masih awam terhadap teknologi.
Terlebih lagi, waktu sosialisasi tata cara teknis pemungutan suara oleh panitia Pilkades dinilai relatif sangat singkat.
Lebih lanjut, Niko mengkhawatirkan rumitnya sistem pencoblosan digital tersebut dapat membuat masyarakat, khususnya para lanjut usia (lansia), enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dampak buruknya, proses pemungutan suara berpotensi gagal akibat tidak terpenuhinya kuota pemilih sebesar 2/3 persen.
”Kami berharap pemerintah, khususnya Bupati Cianjur, tidak memaksakan Pilkades digital saat ini.
Lebih baik kembali ke sistem manual seperti tahun-tahun sebelumnya.
Saya yakin warga yang memiliki hak pilih justru akan lebih antusias datang ke TPS,” tegas Niko.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur yang membidangi Pemerintahan dan Hukum, Muhamad Isnaeni, S.H., belum dapat memberikan tanggapan resminya mengenai persoalan ini.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut menyampaikan permohonan maaf karena tengah berada di rumah sakit.
”Abdi nuju di UGD, bapak sakit (Saya sedang di UGD, bapak sakit),” tulisnya singkat via pesan WhatsApp/SMS. Sabtu(17/10)
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih menunggu keterangan dan tanggapan lebih lanjut dari pihak Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur.
(Asdon)
