Oleh: Zulkifli Lamasana
Wakil Ketua Umum PPDI MP
DetikSR.id Beberapa hari terakhir, publik diramaikan oleh potongan pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengenai masyarakat desa yang disebut “jarang makan telur dan ayam”. Potongan video tersebut kemudian menyebar luas di media sosial, memunculkan berbagai tanggapan, kritik, bahkan cibiran. Tidak sedikit yang menilai seolah-olah Menteri Desa telah merendahkan masyarakat desa.
Sebagai insan yang lahir, tumbuh, dan setiap hari mengabdi di desa, saya justru mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya dari beberapa detik potongan video. Dalam era media sosial, konteks sering kali hilang. Yang tersisa hanyalah potongan kalimat yang mudah memancing emosi, tetapi belum tentu menggambarkan maksud sebenarnya.
Saya meyakini bahwa yang hendak disampaikan Menteri Desa bukanlah menggeneralisasi seluruh masyarakat desa sebagai masyarakat yang tidak mampu membeli telur atau ayam. Pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa masih ada sebagian masyarakat desa di berbagai wilayah Indonesia yang belum menikmati akses terhadap pangan bergizi secara memadai. Fakta ini tidak bisa kita pungkiri.
Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa dengan karakteristik yang sangat berbeda. Ada desa yang telah maju, mandiri, memiliki peternakan modern, budidaya perikanan, hingga menjadi sentra produksi telur dan ayam. Namun, kita juga harus jujur mengakui bahwa masih banyak desa tertinggal, desa terpencil, desa kepulauan, dan desa di wilayah pegunungan yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun akses pangan bergizi.
Menutup mata terhadap kenyataan tersebut justru bukanlah bentuk penghormatan kepada masyarakat desa. Sebaliknya, mengakui bahwa masih terdapat persoalan gizi merupakan langkah awal untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran.
Sebagai organisasi yang menaungi perangkat desa, PPDI MP memandang bahwa desa tidak membutuhkan narasi yang saling menyalahkan. Desa membutuhkan perhatian, keberpihakan, dan solusi nyata. Ketika Menteri Desa berbicara mengenai pentingnya pemenuhan gizi masyarakat, fokus kita seharusnya tertuju pada bagaimana seluruh pihak dapat bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bukan terjebak pada perdebatan atas potongan kalimat yang terlepas dari konteksnya.
Perangkat desa adalah pihak yang paling mengetahui kondisi riil masyarakat. Kami menyaksikan sendiri bahwa masih ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan protein hewani setiap hari. Di sisi lain, kami juga melihat banyak desa yang berhasil mengembangkan ketahanan pangan melalui peternakan, perikanan, dan pertanian. Dua kondisi tersebut sama-sama nyata dan sama-sama merupakan wajah Indonesia.
Oleh karena itu, tidak tepat apabila kita memandang desa hanya dari satu sudut. Apalagi menjadikan potongan pernyataan sebagai dasar untuk menghakimi seseorang yang sedang berbicara dalam konteks pembangunan desa secara nasional.
Saya mengajak seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital. Kritik terhadap pejabat publik tentu merupakan bagian dari demokrasi. Namun kritik yang baik adalah kritik yang lahir dari pemahaman yang utuh, bukan dari potongan narasi yang kehilangan konteks.
Kami di PPDI MP percaya bahwa membangun desa tidak dapat dilakukan dengan menciptakan kegaduhan yang tidak produktif. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi, komunikasi, dan saling menguatkan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat.
Mari kita melihat persoalan ini dengan kepala dingin. Jangan sampai energi bangsa habis untuk memperdebatkan potongan kalimat, sementara pekerjaan besar membangun desa masih membutuhkan perhatian dan kerja bersama.
Desa adalah fondasi Indonesia. Ketika desa kuat, masyarakat sejahtera, dan kebutuhan gizi terpenuhi, maka Indonesia pun akan semakin kokoh menghadapi masa depan. Semoga setiap perbedaan pandangan menjadi ruang untuk memperkaya solusi, bukan memperlebar perpecahan.(Red/gd)
