DetikSR.id Jakarta, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus memaksimalkan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kerja sama multipihak dan pemanfaatan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, pemerintah tidak hanya mengandalkan dukungan APBN dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kemendes PDT juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga dalam negeri maupun mitra internasional.
“Tadi disinggung oleh Pak Ketua Kesejahteraan Rakyat, jadi kami terus melakukan upaya maksimal di luar APBN,” ujar Mendes Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada (20/8/2026).
Menurut Yandri, kolaborasi multipihak menjadi salah satu strategi penting untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi desa, serta pengembangan berbagai potensi yang dimiliki desa.
Dalam rapat tersebut, Yandri memaparkan sejumlah kerja sama yang telah dan sedang dijalin Kemendes PDT. Salah satunya adalah kerja sama dengan Hakko Fukushikai Foundation dari Jepang yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM desa melalui pemberian beasiswa kepada para pemuda desa.
“Jadi, Hakko Fukushikai Foundation ini sudah datang ke Kemendes, kita ada program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia,” kata Yandri.
Program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi pemuda desa untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kompetensinya. Setelah mendapatkan kapasitas dan pengalaman yang memadai, para pemuda diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di daerah asalnya.
Yandri menilai dukungan dari DPR RI, khususnya Komisi V yang merupakan mitra kerja Kemendes PDT, sangat penting agar berbagai kerja sama tersebut dapat berjalan secara optimal.
Ia pun meminta dukungan legislatif terhadap program-program yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa.
“Program ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari Komisi V DPR RI,” ujar Yandri.
Pernyataan tersebut mendapat sambutan positif dari anggota Komisi V DPR RI.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Kemendes PDT dalam membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat pembangunan desa.
“Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Menteri Desa. Mantap,” kata Lasarus.
Selain pengembangan SDM, Kemendes PDT juga berupaya memperkuat perekonomian desa melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Yandri, BUMDes memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal sekaligus menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.
Untuk mendukung penguatan BUMDes, Kemendes PDT menjalin kerja sama dengan New Hope Fintech dari China. Perusahaan tersebut disebut siap memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada BUMDes dengan memanfaatkan dukungan teknologi.
“Kami menggaet New Hope China. Mereka siap untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan BUMDes dengan sistem teknologi yang sangat bagus,” ujar Yandri.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu BUMDes meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, memperluas akses terhadap teknologi, serta mendorong pengembangan model bisnis yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
Yandri mengatakan, pemanfaatan teknologi tidak hanya akan diarahkan untuk penguatan BUMDes. Kolaborasi dengan mitra strategis juga dapat dikembangkan untuk mendukung berbagai program unggulan Kemendes PDT lainnya.
Di antaranya adalah pengembangan Desa Wisata dan Desa Ekspor.
Menurut Yandri, kedua sektor tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekonomi desa apabila dikelola secara profesional dan didukung dengan akses pasar serta teknologi yang memadai.
Melalui berbagai kerja sama tersebut, Kemendes PDT berharap pembangunan desa dapat dilakukan secara lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Pemerintah juga ingin memastikan potensi sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi di desa dapat dikembangkan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jadi, kita tidak hanya mengandalkan APBN. Kita ingin membangun ekosistem kolaborasi agar potensi desa dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” kata Yandri.
Kemendes PDT akan terus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan desa, dengan tetap mengedepankan penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan daya saing desa. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya desa yang mandiri, produktif, inovatif, dan sejahtera.
Ervinna
