DetikSR.id Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memanfaatkan lahan hibah di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk pembangunan hunian layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mengatasi kebutuhan perumahan yang masih tinggi di kawasan penyangga Jakarta.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan lahan hibah tersebut akan segera diserahkan secara resmi kepada negara dan selanjutnya dipersiapkan untuk mendukung program penyediaan hunian rakyat sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
Menurut Maruarar, pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pemanfaatan lahan tersebut. Dukungan teknis dan investasi akan melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta Badan Pengelola BUMN agar proses pengembangan kawasan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kepala BPI Danantara Pak Rosan Roeslani dan Kepala BP BUMN Pak Dony Oskaria akan mendukung pelaksanaan pemanfaatan lahan tersebut agar sesuai arahan Presiden, yakni menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar Maruarar di Jakarta, pada (22/6/2026).
Ia juga memastikan bahwa proses hibah lahan dari Lippo Group kepada negara telah memasuki tahap akhir dan akan segera diformalkan melalui acara serah terima resmi.
“Nanti pada 29 Juni akan dilakukan acara serah terima hibah dari Lippo Group kepada negara secara resmi,” katanya.
Maruarar menjelaskan bahwa prosesi penyerahan lahan hibah tersebut direncanakan berlangsung di Gedung Danantara, Jakarta. Setelah proses administrasi selesai, pemerintah akan menyusun langkah lanjutan terkait perencanaan pembangunan kawasan hunian yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan rumah dengan harga terjangkau.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pemanfaatan lahan hibah Meikarta memiliki nilai strategis karena dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh rumah.
Menurut Rosan, penyediaan hunian layak tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman.
Ia menyatakan bahwa proyek tersebut diharapkan mampu membuka kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang selama ini sulit dijangkau akibat tingginya harga properti di wilayah perkotaan dan sekitarnya.
“Program ini memberikan manfaat yang sangat besar, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga mereka dapat memperoleh hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan berkualitas,” ujar Rosan.
Pemerintah menilai pembangunan hunian vertikal, termasuk rumah susun (rusun) bersubsidi, menjadi salah satu solusi utama dalam menghadapi tantangan perumahan di kawasan perkotaan. Tingginya kebutuhan rumah, keterbatasan lahan, serta kenaikan harga tanah membuat pendekatan pembangunan horizontal semakin sulit diterapkan di sejumlah wilayah.
Karena itu, Kementerian PKP terus mendorong inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor yang memiliki permintaan hunian sangat tinggi.
Maruarar menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, serta berada dekat dengan pusat kegiatan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh tempat tinggal, tetapi juga dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan kualitas hidup.
Menurutnya, pembangunan rusun bersubsidi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi backlog atau kekurangan pasokan rumah nasional yang hingga kini masih menjadi tantangan besar sektor perumahan.
“Hunian vertikal seperti rusun subsidi merupakan solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah yang tinggi dan harga tanah yang terus meningkat,” katanya.
Pemanfaatan lahan hibah Meikarta dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat tanpa harus melakukan pembebasan lahan baru yang membutuhkan biaya besar.
Selain mendukung program perumahan nasional, langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi target penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan dukungan pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, kawasan Meikarta berpotensi berkembang menjadi salah satu pusat hunian terjangkau di wilayah timur Jakarta yang mampu menjawab kebutuhan tempat tinggal bagi ribuan keluarga Indonesia di masa mendatang.
Ervinna
