DetikSR.id Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak menangani keterbatasan pasokan air yang melanda areal persawahan di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, pemerintah mengoperasikan tiga unit pompa untuk memasok air ke lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
Pompanisasi dilakukan setelah sekitar 600 hektare persawahan di wilayah tersebut mengalami keterbatasan air. Kondisi itu berpotensi menghambat aktivitas pengolahan lahan dan musim tanam apabila pasokan air tidak segera dipulihkan.
Menteri PU Dody Hanggodo meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) bersama BBWS Citarum memastikan penanganan kekeringan dilakukan secara cepat sekaligus berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Dody juga menekankan pentingnya akurasi laporan mengenai ketersediaan air. Menurut dia, laporan administratif tidak boleh menggambarkan kondisi yang berbeda dengan situasi yang benar-benar dihadapi petani.
“Saya ingin memastikan laporan yang disampaikan teman-teman sumber daya air benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari laporan, semuanya terlihat baik, tetapi ketika saya turun langsung, ternyata masih ada titik-titik kekeringan,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, pada (29/9/2026).
Ia mengatakan kebutuhan air untuk pertanian seharusnya telah menjadi perhatian sejak awal tahun, terutama untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap kegiatan tanam.
“Sejak awal tahun, saya sudah mengingatkan agar ketersediaan air untuk sawah dijaga,” ujarnya.
Sebagai langkah penanganan awal, air dari Stasiun Pompa (SP) Kiwing mulai dialirkan menuju lahan pertanian melalui tiga jalur selang. Pengaliran tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air di sawah yang mengalami kekurangan pasokan.
Pompanisasi menjadi salah satu langkah teknis yang ditempuh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian di tengah keterbatasan air. Dengan tambahan pasokan tersebut, petani diharapkan dapat kembali mengolah lahan dan melanjutkan kegiatan tanam.
Pelaksana Tugas Kepala BBWS Citarum Abdul Ghoni Majdi mengatakan penanganan kekeringan tidak dapat dilakukan hanya dengan menunggu kondisi membaik. Intervensi di lapangan diperlukan untuk memastikan kebutuhan air petani tetap terpenuhi.
“Penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat dan konkret,” ujar Abdul.
Pasokan Air Diperkuat Dari Sungai Citarum
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air, BBWS Citarum tidak hanya mengandalkan pengambilan air dari Kali Kuwing. Pemerintah juga menyiapkan pompa bergerak untuk mengambil air dari Sungai Citarum.
Satu unit pompa bergerak dengan kapasitas 500 liter per detik (lps) disiapkan untuk mendukung pengaliran air dari Sungai Citarum menuju kawasan persawahan yang membutuhkan.
Upaya tersebut diperkuat BBWS Cilicis dengan mengerahkan dua unit pompa bergerak berkapasitas masing-masing 80 lps. Pompa tersebut digunakan untuk mempercepat distribusi air dari Sungai Citarum ke lahan pertanian terdampak.
Dengan pengerahan pompa dari sejumlah titik, pemerintah berupaya memperpendek waktu penanganan sekaligus menjaga agar keterbatasan air tidak semakin mengganggu kegiatan pertanian.
Pemantauan Lapangan Terus Dilakukan
BBWS Citarum menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan aktual.
Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah serta jajaran pengelola sumber daya air untuk memastikan distribusi air dapat menjangkau lahan yang membutuhkan.
Penanganan tidak hanya diarahkan pada pengaliran air melalui pompa, tetapi juga pada pemantauan kondisi infrastruktur sumber daya air serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Kementerian PU juga membuka Layanan dan Posko Bencana Kekeringan sebagai saluran pengaduan dan informasi bagi masyarakat.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melaporkan kondisi kekeringan, kebutuhan air, maupun persoalan infrastruktur sumber daya air yang terjadi di wilayah kerja BBWS Citarum.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk merespons kekeringan secara lebih cepat dan berbasis kondisi lapangan, terutama di wilayah pertanian yang membutuhkan kepastian pasokan air untuk menjaga keberlanjutan kegiatan tanam.
Penanganan di Bekasi sekaligus menunjukkan pentingnya pemantauan langsung terhadap ketersediaan air di tingkat lahan. Ketika pasokan air berkurang, kecepatan distribusi dan ketepatan respons menjadi faktor penting agar dampak kekeringan terhadap aktivitas petani dapat ditekan.
Ervinna
