DetikSR.id Jakarta, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengungkap visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai salah satu fondasi utama pembangunan, kedaulatan, dan daya saing Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Arif saat menjadi panelis dalam sesi “The Future of Science Diplomacy: Bump or Fork?” pada forum internasional Science and Technology in Society (STS Forum) di Kyoto, Jepang, 5 Oktober 2026.
Dalam keterangannya pada 7 Oktober 2026, Arif mengatakan arah pengembangan sains dan teknologi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari visi Presiden Prabowo mengenai masa depan bangsa.
“Saya ingin memulai dengan merujuk pada visi besar Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, mengenai sains dan teknologi,” kata Arif.
Menurut Arif, penguasaan sains dan teknologi tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai instrumen pendukung pembangunan.
Di tengah perubahan geopolitik, kompetisi teknologi, serta munculnya berbagai tantangan lintas negara, kapasitas ilmiah dan teknologi telah menjadi salah satu penentu daya saing ekonomi sekaligus ketahanan dan kedaulatan nasional.
Karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas riset, inovasi, talenta, serta ekosistem teknologi nasional.
Namun, Arif menegaskan penguatan kapasitas nasional bukan berarti Indonesia harus berjalan sendiri.
Kemajuan sains dan teknologi justru semakin ditentukan oleh keterhubungan antarnegara melalui pertukaran pengetahuan, talenta, data, infrastruktur penelitian, dan pengembangan teknologi.
“Memperkuat kemampuan kita sendiri tidak berarti bahwa kita dapat atau harus maju sendirian,” ujarnya.
Tantangan Global Tak Bisa Diselesaikan Sendiri
Arif mengatakan berbagai persoalan strategis yang dihadapi dunia saat ini memiliki karakter lintas batas. Perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, kesehatan, serta perkembangan teknologi baru merupakan persoalan yang membutuhkan kolaborasi internasional.
Karena itu, Indonesia perlu membangun keseimbangan antara penguatan kemampuan nasional dan keterlibatan aktif dalam kerja sama internasional.
Menurut Arif, kolaborasi global harus diarahkan untuk memastikan kemajuan sains dan teknologi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dunia.
“Kerja sama internasional harus bekerja sama untuk memperkuat sains dan teknologi demi kemanusiaan dan keadilan, keberlanjutan dan kesejahteraan,” katanya.
Meski demikian, Arif mengakui diplomasi sains saat ini menghadapi lingkungan yang jauh lebih kompleks.
Ketegangan geopolitik, persaingan strategis antarnegara, kekhawatiran terhadap keamanan riset, serta perebutan teknologi kritis telah memengaruhi pola kerja sama ilmiah global.
“Kita tentu saja sedang mengalami bump. Ketegangan geopolitik, persaingan strategis, kekhawatiran akan keamanan riset, dan persaingan atas teknologi kritis membuat kerja sama ilmiah menjadi lebih kompleks,” ujar Arif.
Namun, situasi tersebut menurut dia tidak semata-mata menjadi hambatan. Perubahan itu juga dapat menjadi fork, atau titik persimpangan, bagi diplomasi sains untuk menemukan bentuk baru yang lebih adaptif terhadap realitas geopolitik.
“Namun, mungkin ada juga fork karena lingkungan tempat diplomasi sains bekerja telah berubah secara mendasar. Sains dan teknologi saat ini semakin terhubung dengan daya saing ekonomi, keamanan nasional, kedaulatan teknologi, dan geopolitik,” katanya.
Tiga Arah Diplomasi Sains Indonesia
Dalam forum tersebut, Arif menyampaikan tiga pemikiran utama dari perspektif Indonesia mengenai arah diplomasi sains di tengah perubahan lanskap global.
Pertama, diplomasi sains harus tetap menjadi instrumen membangun kepercayaan.
Menurut Arif, ketika hubungan antarnegara menghadapi ketegangan, komunikasi dan kolaborasi ilmiah justru semakin penting.
Sains dapat menjadi salah satu ruang yang memungkinkan negara-negara tetap berdialog ketika hubungan politik mengalami tekanan.
Dengan demikian, diplomasi sains tidak hanya berbicara mengenai proyek penelitian, tetapi juga mengenai pembangunan kepercayaan dan pemeliharaan hubungan antarnegara.
Kedua, diplomasi sains harus semakin tangguh, timbal balik, dan inklusif.
Arif menilai negara-negara berkembang tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai sumber data, lokasi penelitian, pasar, atau penerima teknologi.
Negara berkembang harus memiliki posisi yang lebih setara dalam ekosistem pengetahuan global, termasuk dalam menentukan agenda riset, mengembangkan inovasi, dan menciptakan teknologi.
“Negara-negara berkembang perlu menjadi pencipta bersama pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan membentuk diplomasi sains lebih berkesinambungan,” katanya.
Pendekatan tersebut menempatkan co-creation atau penciptaan bersama sebagai prinsip penting dalam kerja sama riset internasional. Dengan demikian, hubungan ilmiah tidak berhenti pada transfer pengetahuan satu arah, tetapi menghasilkan kapasitas baru bagi seluruh pihak.
Bagi Indonesia, pendekatan tersebut membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas nasional sekaligus memperkuat posisi dalam rantai nilai pengetahuan dan teknologi global.
Ketiga, diplomasi sains perlu dibangun melalui jejaring yang saling terhubung.
Menurut Arif, kerja sama ilmiah perlu dikembangkan melalui berbagai bentuk, mulai dari kerja sama bilateral dan regional, konsorsium riset, pembangunan infrastruktur penelitian bersama, hingga mobilitas peneliti dan pengembangan jejaring talenta.
Jaringan tersebut penting agar kolaborasi ilmiah tidak bergantung pada satu negara atau satu hubungan tertentu.
Semakin luas jejaring yang dibangun, semakin tangguh pula ekosistem kerja sama Indonesia menghadapi perubahan global.
“Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong diplomasi sains yang mampu menjaga keterbukaan tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan ketahanan strategis,” ujar Arif.
Arif kemudian menegaskan kembali pentingnya visi Presiden Prabowo mengenai penguasaan sains dan teknologi sebagai bagian dari masa depan Indonesia.
Menurut dia, penguatan kemampuan nasional dan kerja sama internasional bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Sebaliknya, keduanya dapat saling memperkuat.
“Negara dengan kemampuan ilmiah yang lebih kuat dapat menjadi mitra internasional yang lebih kuat. Dan kemitraan internasional yang lebih kuat, pada gilirannya, dapat memperkuat kemampuan nasional,” kata Arif.
Dengan perspektif tersebut, penguatan kapasitas IPTEK nasional menjadi modal strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawarnya di tingkat global.
Semakin kuat kapasitas ilmiah dan teknologi nasional, semakin besar pula kemampuan Indonesia untuk menjadi mitra yang setara dalam kerja sama internasional.
Arif menilai masa depan diplomasi sains tidak harus terjebak pada pilihan antara keterbukaan tanpa batas dan fragmentasi global. Masih terdapat ruang untuk membangun model kerja sama yang memungkinkan negara-negara dengan kepentingan dan tingkat pembangunan berbeda tetap berkolaborasi sebagai pencipta dan pengembang bersama.
Karena itu, Indonesia
mendorong diplomasi sains yang lebih adaptif, inklusif, resiprokal, dan tangguh.
Pada titik ini, tantangan Indonesia bukan sekadar memilih antara kedaulatan dan keterbukaan.
Tantangan yang lebih mendasar adalah membangun kapasitas nasional yang cukup kuat sehingga Indonesia dapat tetap terbuka terhadap kerja sama global tanpa menjadi rentan terhadap perubahan konstelasi geopolitik.
Arif menegaskan, Indonesia harus mampu membangun kedaulatan teknologi tanpa menutup diri dari dunia.
“Dan yang terpenting, diplomasi sains yang memungkinkan kita untuk mengejar kedaulatan tanpa isolasi, serta keterbukaan tanpa kerentanan,” pungkasnya.
Ervinna
